DRADIO.ID – Jambi , Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas PT Sinar Anugerah Sukses (SAS). Keputusan ini diambil setelah audiensi antara perwakilan masyarakat Kelurahan Aur Kenali, Penyengat Rendah, dan Desa Mendalo Darat dengan pemerintah daerah di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/09/2025).
Audiensi tersebut menjadi forum resmi untuk membahas tindak lanjut tuntutan Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) yang menolak keberadaan stockpile batubara milik PT SAS. Masyarakat menilai aktivitas perusahaan itu berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial warga sekitar.
Dalam pertemuan itu, hadir Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Wakil Bupati Muaro Jambi Drs. Junaidi H. Mahir , Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafizh Fattah unsur Forkopimda, serta pejabat OPD dari provinsi, kota, dan kabupaten terkait.
Rahmad Sultan selaku Ketua BPR tampil sebagai perwakilan masyarakat. Ia menyampaikan aspirasi warga yang menuntut penghentian aktivitas PT SAS. Menurutnya, keberadaan stockpile batubara menimbulkan keresahan warga dan merusak kualitas lingkungan di sekitar Aur Kenali, Penyengat Rendah, dan Mendalo Darat.
Setelah penyampaian dari masyarakat, giliran pihak PT SAS yang diberi kesempatan menyampaikan tanggapan. Namun, pernyataan yang disampaikan perwakilan perusahaan membuat suasana audiensi sedikit memanas.
Sejumlah warga tampak terpancing emosi sehingga membuat jalannya pertemuan sempat terganggu. Melihat kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, segera turun tangan untuk menenangkan warga agar suasana tetap kondusif.
Meski sempat tegang, audiensi tetap dilanjutkan. Gubernur Jambi, Al Haris, akhirnya mengambil keputusan tegas dengan menyatakan bahwa aktivitas PT SAS untuk sementara waktu dihentikan.
“Untuk saat ini tidak ada kegiatan di PT SAS. Pemerintah akan mencari waktu diskusi tambahan agar ada solusi terbaik, demi keberlangsungan investasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris dalam pertemuan itu.
Keputusan gubernur ini disambut lega oleh sebagian perwakilan masyarakat yang hadir. Mereka berharap pemerintah tetap konsisten mengawal proses penyelesaian masalah yang sudah berlarut-larut tersebut.
Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog. Tujuannya agar ada titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus keberlangsungan investasi.
Audiensi ini juga menandai langkah awal untuk meredam ketegangan yang sempat muncul antara warga dan pihak perusahaan. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat.
Dengan dihentikannya sementara aktivitas PT SAS, diharapkan proses dialog lanjutan nantinya dapat menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak.(ADR)
