DRADIO.ID — Perkembangan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi sekadar menjadi perdebatan gagasan atau kebijakan publik semata. Dinamika yang berlangsung sepanjang era pascapilihan, kebijakan kontroversial, hingga arus informasi yang deras telah mengubah wajah lanskap politik menjadi sumber stres psikologis bagi banyak warga negara. Bukan hanya soal dukung-mengdukung, namun kini efeknya mulai dirasakan pada keseharian masyarakat, termasuk kondisi emosi dan kesehatan mental.
Kebutuhan untuk Menimbang Ulang Publikasi Politik
Isu politik yang sensitif kerap dipublikasikan secara masif melalui media mainstream dan media sosial. Disinformasi tentang konten politik termasuk ujaran kebencian tercatat mencapai belasan persen dari total konten di periode tertentu, misalnya 10,34% dari 479.350 unggahan politik di media sosial selama Pilkada 2024 mengandung ujaran kebencian, menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen dan Monash University Indonesia. Temuan ini menunjukkan bagaimana konten negatif tersebar luas dan dapat memperburuk polarisasi sosial.
Menurut laporan Mafindo dan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang 2023–2024, hoaks dan disinformasi terus bermunculan, terutama tema politik yang terbukti memantik polarisasi serta menekan kesehatan mental warga.
Polarisasi juga terbukti bersifat struktural di kehidupan sosial. Misalnya survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkap bahwa hampir setengah dari responden enggan menjalin hubungan sosial dengan orang yang mendukung kandidat politik berbeda dalam pemilu sebelumnya, sebuah gambaran bagaimana preferensi politik memengaruhi hubungan emosional dan interpersonal di masyarakat.
Tekanan Psikologis: Fakta dan Data Kesehatan Mental Warga Indonesia
Efek dari dinamika politik tidak hanya berupa sikap atau preferensi politik, tetapi juga berimplikasi pada kondisi psikologis warga. Survei Katadata Insight Center (KIC) pada 2025 menunjukkan bahwa sejumlah besar responden melaporkan gejala masalah kesehatan mental:
- Sering merasa mudah marah atau emosi tidak stabil (60,3% perempuan; 40,8% laki-laki),
- Kecemasan berlebihan (55% perempuan; 54,2% laki-laki),
- Gangguan tidur (49,6% perempuan; 54,9% laki-laki),
- Kesulitan berkonsentrasi juga dilaporkan signifikan di antara responden.
Data nasional lain dari Survei Kesehatan Mental Remaja menunjukkan bahwa sekitar satu dari tiga anak usia 10–17 tahun menghadapi masalah kesehatan mental, dan prediksi tren ke 2025 memperkirakan angka ini dapat meningkat, mencerminkan beban psikologis yang semakin luas di kalangan generasi muda.
Ahli dan Pakar Menanggapi Dampak Politik terhadap Kewarasan
Dampak Paparan Informasi Politik
Menurut psikolog klinis dari Universitas Gadjah Mada, paparan terus-menerus terhadap berita negatif—termasuk politik—dapat memicu ketegangan psikologis kronis, perasaan frustrasi, bahkan keputusasaan. Hal ini menjadi tantangan dalam era informasi digital saat ini. (Universitas Gadjah Mada)
Kasandra Putranto, psikolog klinis dan forensik, menyatakan bahwa berita tentang demonstrasi, konflik, atau ketidakstabilan politik yang terus menerus dapat memengaruhi kondisi psikologis warga secara keseluruhan, termasuk meningkatnya kecemasan dan stres. Organisasi kesehatan dunia (WHO) juga menegaskan bahwa faktor politik merupakan salah satu determinan sosial kesehatan mental yang penting: ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan mental.
Pandangan Internasional
Ahli internasional seperti Dr. Mohanraj menekankan bahwa ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga politik dan institusi negara, dampak psikologisnya tidak ringan. Rasa tidak berdaya, kehilangan arah atau harapan, dan ketidakpercayaan sosial dapat langsung merusak kesehatan mental individu dan komunitas.
Strategi Meminimalkan Dampak
Pakar kesehatan mental sering menyoroti pentingnya edukasi literasi media, pembatasan paparan berita negatif, dan penguatan sistem dukungan sosial sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak psikologis. Selain itu, investasi dalam layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses menjadi krusial, khususnya di saat konten politik menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan digital. (Universitas Gadjah Mada)
Politik dan Kewarasan Warga
Perubahan politik yang terjadi di Indonesia telah berujung pada dampak nyata bagi warga negara—baik dari segi sosial maupun psikologis. Polarisasi informasi, destrukturisasi hubungan sosial, hingga tekanan mental adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang terus-menerus terpapar konten politik negatif, hoaks, atau konflik berisiko mengalami stres akut, kecemasan kronis, dan gangguan emosional yang nyata.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika politik bukan hanya urusan elit negara atau struktur pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung pada kewarasan mental warga, sehingga diperlukan pendekatan strategis yang menyeluruh — mulai dari literasi media, pendidikan kritis, layanan psikososial, hingga kebijakan perlindungan mental publik.( TIM)