DRADIO.ID – Perayaan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 dan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi yang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Kota Jambi, Selasa (02/06/2026), mendadak terusik oleh aksi protes warga yang mengaku menjadi korban kebijakan zona merah Pertamina.
Saat rapat paripurna berlangsung, ratusan warga memadati halaman Gedung DPRD Kota Jambi. Mereka datang membawa spanduk, poster tuntutan, hingga replika pocong yang menjadi simbol kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Aksi tersebut didominasi oleh kaum ibu yang secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi. Massa menagih janji penyelesaian terhadap 5.506 sertifikat tanah warga Kota Jambi yang disebut terblokir karena berada di kawasan yang diklaim sebagai zona merah Pertamina.
Suasana aksi berlangsung emosional. Warga menilai persoalan yang mereka hadapi telah berlangsung terlalu lama tanpa kepastian penyelesaian dari pihak terkait.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Hari ini kami berharap ini menjadi aksi terakhir. Tapi kalau pemerintah tetap diam, kami siap memblokir aset pemerintah, memblokir Pertamina, memblokir kantor wali kota dan aset-aset lainnya. Jangan salahkan kami,” tegas salah seorang orator yang disambut sorakan massa.
Menurut warga, persoalan zona merah bukan sekadar sengketa administrasi. Dampaknya disebut telah menyentuh langsung kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.
Ribuan pemilik lahan dikabarkan mengalami kesulitan mengurus sertifikat, menjual aset, hingga mengakses pembiayaan perbankan. Kondisi tersebut dinilai semakin memperberat beban masyarakat yang terdampak.
Tak hanya pemerintah dan Pertamina, DPRD Kota Jambi juga menjadi sasaran kritik tajam dalam aksi tersebut. Massa menilai lembaga legislatif belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perjuangan warga yang terdampak zona merah.
Dalam orasinya, warga menyebut para wakil rakyat minim kehadiran ketika masyarakat menggelar pertemuan dan rembuk warga untuk membahas persoalan zona merah yang selama ini menjadi polemik.
“Kami berkali-kali mengundang DPRD dalam pembahasan zona merah di lingkungan kami. Tapi mereka tidak hadir. Di saat masyarakat menderita, wakil rakyat justru tidak terlihat. Kami butuh tindakan, bukan hanya janji,” ujar seorang peserta aksi.
Kehadiran replika pocong menjadi simbol paling mencolok dalam demonstrasi tersebut. Warga menyebut atribut itu sebagai gambaran matinya nurani para pemangku kebijakan yang dinilai lamban menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Momentum peringatan Hari Jadi Kota Jambi sengaja dipilih warga untuk menyampaikan pesan bahwa di balik berbagai capaian pembangunan yang dipamerkan pemerintah, masih ada ribuan warga yang hidup dalam ketidakpastian akibat status lahan mereka. Massa mendesak Pemerintah Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, Pertamina, hingga pemerintah pusat segera duduk bersama dan menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan zona merah yang dinilai telah menjadi bom waktu sosial di tengah masyarakat. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian.(ADR)
