DRADIO.ID – Isu mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya pernyataan kritis di media sosial yang menilai frekuensi lawatan tersebut sebagai yang tertinggi dibandingkan presiden sebelumnya.
Pernyataan tersebut salah satunya disampaikan oleh Tere Liye, yang menyinggung tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden dalam waktu relatif singkat. Ia juga mengaitkan hal itu dengan narasi efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah.
Berdasarkan data yang dihimpun dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo memang menunjukkan intensitas diplomasi luar negeri yang tinggi sejak dilantik pada Oktober 2024. Dalam satu tahun pertama masa jabatannya, ia tercatat telah melakukan sekitar 32 kunjungan ke luar negeri.
Jumlah tersebut terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga Maret 2026, beberapa laporan menyebutkan jumlah lawatan telah mencapai sekitar 48 hingga 49 kunjungan ke berbagai negara di dunia dalam kurun kurang dari dua tahun masa pemerintahan.
Kunjungan tersebut mencakup agenda bilateral maupun multilateral, mulai dari pertemuan dengan kepala negara, forum ekonomi global, hingga kerja sama strategis di bidang pertahanan, energi, dan investasi. Hal ini sejalan dengan karakter kepemimpinan Prabowo yang dinilai menempatkan diplomasi luar negeri sebagai prioritas utama.
Di sisi lain, pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Sejumlah kunjungan disebut menghasilkan komitmen investasi dan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra.
Namun demikian, para pengamat mengingatkan bahwa komitmen investasi yang diumumkan dalam setiap kunjungan perlu ditindaklanjuti agar benar-benar terealisasi. Pasalnya, dalam banyak kasus, komitmen investasi tidak selalu berujung pada realisasi konkret di lapangan.
Sebagai perbandingan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelumnya juga sempat diwarnai berbagai klaim investasi besar. Hingga 2025, realisasi investasi yang masuk tercatat sekitar Rp135 triliun, masih dalam tahap bertahap dan pengembangan.
Di tengah tingginya mobilitas luar negeri tersebut, muncul pula kritik terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Laporan media menyebut satu kali kunjungan luar negeri presiden dapat menelan biaya besar, sehingga memunculkan perdebatan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran negara.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai intensitas kunjungan luar negeri merupakan hal yang wajar dalam konteks diplomasi aktif, terutama di tengah dinamika geopolitik dan persaingan ekonomi global yang semakin ketat.
Perbandingan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo pun kerap muncul dalam diskursus publik, meskipun masing-masing periode memiliki tantangan dan pendekatan kebijakan luar negeri yang berbeda.
Secara keseluruhan, tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo menjadi cerminan strategi diplomasi agresif yang diambil pemerintah saat ini, sekaligus membuka ruang kritik publik terkait efektivitas, transparansi, dan dampak nyata bagi perekonomian nasional.(ADR)
