DRADIO.ID – Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap penanganan krisis iklim selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui aksi damai tanpa kekerasan itu, Greenpeace mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendapatan, hingga meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah aktivis membentangkan spanduk dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan diarahkan ke utara, menuju Istana Merdeka.
Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” yang menghadap ke selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan krisis iklim tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Menurut Jeanny, kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, masyarakat dinilai harus menanggung sendiri sebagian besar dampak krisis iklim.
Kritik Greenpeace tersebut didasarkan pada riset terbaru bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”.
Riset itu memotret dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil penelitian menunjukkan, dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan proporsi 41 persen responden. Selanjutnya, sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan.
Adapun 20 persen responden lainnya merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa krisis iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi, sebanyak 57,34 persen responden mengaku memangkas konsumsi nonesensial guna menghemat pengeluaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan yang diperkirakan mencapai Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Dari sisi pendapatan, sebanyak 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk memperoleh tambahan pemasukan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan.
Sebanyak 17,73 persen responden lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menghasilkan tambahan sekitar Rp5 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menilai berbagai strategi tersebut menunjukkan semakin besarnya beban adaptasi krisis iklim yang harus ditanggung masyarakat.
Atha juga mempertanyakan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Ia menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.
Menurut Atha, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya melalui angka statistik.
“Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” ujar Atha.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya mengabaikan kerusakan lingkungan dan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan.
Tekanan akibat krisis iklim juga berpotensi semakin berat bagi nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas yang pendapatannya bergantung pada kondisi cuaca serta kelancaran aktivitas ekonomi.
Selain kehilangan pendapatan, masyarakat yang terdampak bencana harus menghadapi tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, hingga pendidikan anak.
Greenpeace turut menyoroti prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Organisasi tersebut menilai kebijakan anggaran perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta meningkatnya risiko iklim.
Aksi Greenpeace berlangsung di tengah rangkaian persoalan lingkungan yang menjadi perhatian nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, banjir, serta cuaca ekstrem.
Pada 19 Oktober 2026, pemerintah menggelar rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo untuk membahas penanganan karhutla. Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan percepatan penanganan kebakaran, termasuk peningkatan kapasitas operasi udara untuk mendukung pemadaman.
Sebelumnya, pemerintah juga melaporkan penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Per 12 Oktober 2026, masih terdapat sekitar 639,23 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan penting pemerintah, termasuk di wilayah Sumatera yang mengalami dampak kebakaran dan kabut asap. (Sumber: Sekretariat Kabinet RI, 19 Oktober 2026).
Jeanny mengatakan, hasil riset Greenpeace dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Menurut dia, kebijakan penanganan krisis iklim harus memperhitungkan dampaknya terhadap pendapatan, harga kebutuhan pokok, serta ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny.
Ia kembali mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim dan bencana yang berpotensi meningkatkan biaya hidup.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandasnya.(ADR)
