DRADIO.ID – Kabar mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi perhatian publik. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi tersebut belum benar.
Hingga Minggu (15/11/2026), pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon. Dengan demikian, belum ada keputusan resmi yang menunjuk Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi lembaga pengelola dana cadangan pesangon.
Ia juga membantah informasi yang menyebutkan perusahaan saat ini sudah diwajibkan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sendiri tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Meski telah diamanatkan dalam undang-undang, pelaksanaannya masih membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Karena itu, sejumlah ketentuan teknis, mulai dari mekanisme pengumpulan dana hingga penunjukan lembaga pengelola, belum ditetapkan secara final.
Kemnaker menyebut penyusunan aturan pelaksana tersebut akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses ini nantinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, maupun pihak terkait lainnya.
Indah menegaskan, pembahasan perlu dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Dalam aturan turunan tersebut, pemerintah diharapkan mengatur sejumlah aspek penting. Di antaranya mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban.
Dengan belum adanya aturan pelaksana, informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana cadangan pesangon, termasuk kabar penunjukan Danantara, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
Kemnaker pun mengimbau kalangan pekerja dan pengusaha agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan tersebut melalui saluran resmi pemerintah.
Pemerintah memastikan perkembangan mengenai Dana Cadangan Pesangon akan diumumkan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.(ADR)












