DRADIO.ID – Optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Jambi masih menghadapi persoalan serius. Hingga November 2026, realisasi pendapatan dari sektor tersebut masih berada di bawah 12 persen dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Rendahnya capaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi. Pasalnya, pemerintah telah memberikan penugasan pada sekitar 400 titik parkir yang tersebar di berbagai kawasan, tetapi penerimaan yang masuk belum menunjukkan hasil optimal.
Kepala Dishub Kota Jambi, Amran, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam sistem pemungutan retribusi parkir. Salah satunya berkaitan dengan pengawasan petugas yang bertugas di lapangan.
Saat ini, penarikan retribusi parkir masih mengandalkan sistem manual melalui juru parkir yang telah diberikan surat tugas oleh Dishub.
Artinya, pemungutan tidak dilakukan langsung oleh petugas Dishub, melainkan melalui masyarakat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut.
“Penarikannya sekarang masih manual dengan petugas-petugas yang telah kami tunjuk. Jadi, Dishub tidak memungut langsung, tetapi melalui masyarakat yang kami berikan surat tugas untuk melakukan penarikan,” jelas Amran saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengawasan semakin kompleks karena terdapat petugas parkir yang berganti tanpa melaporkan perubahan tersebut kepada Dishub.
Kondisi ini membuat instansi terkait perlu melakukan pembenahan administrasi sekaligus memastikan petugas yang melakukan pemungutan sesuai dengan penugasan resmi.
Sebelumnya, Dishub juga sempat merencanakan digitalisasi sistem parkir untuk meningkatkan transparansi penerimaan. Namun, penerapannya belum berjalan maksimal karena masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub kini berencana melakukan pendataan dan penghitungan ulang potensi penerimaan pada setiap titik parkir.
Langkah ini diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang memiliki potensi pendapatan tinggi maupun kawasan yang penerimaannya masih rendah.
Selain evaluasi potensi, pemerintah juga mulai mempertimbangkan perubahan pola pengelolaan parkir dengan melibatkan pihak ketiga.
Amran menyebutkan, skema tersebut diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pemungutan sekaligus mempersempit peluang kebocoran penerimaan daerah.
“Rencananya kami menghitung dulu potensi parkirnya. Ke depan mungkin menggunakan pihak ketiga untuk mengantisipasi kebocoran. Kalau menghilangkan kebocoran sepenuhnya itu terlalu idealis, tetapi setidaknya bisa diminimalisir,” ujarnya.
Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang tengah mengkaji kemungkinan pengelolaan parkir melalui pihak ketiga. Kajian kelayakan atau feasibility study juga disiapkan untuk menentukan pembagian zonasi pengelolaan parkir.
Tidak hanya itu, persoalan rendahnya penerimaan parkir juga pernah menjadi perhatian dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan catatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya mencapai Rp2,46 miliar dari target Rp7,5 miliar atau sekitar 32,88 persen.
Angka tersebut juga mengalami penurunan dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai sekitar Rp6,05 miliar. Dengan demikian, penerimaan dari sektor parkir tepi jalan umum turun sekitar Rp3,58 miliar dalam satu tahun.
Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan optimalisasi retribusi parkir bukan hanya terjadi pada tahun berjalan, tetapi telah menjadi tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Dengan kondisi tersebut, pembenahan sistem parkir dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pendataan titik parkir, penertiban administrasi petugas, pengawasan pemungutan hingga transparansi penyetoran hasil retribusi.
Dishub sendiri belum memastikan waktu penerapan skema pihak ketiga. Penghitungan potensi dan kajian terhadap pola pengelolaan masih menjadi tahapan awal sebelum pemerintah menentukan kebijakan lebih lanjut.
Di tengah banyaknya titik parkir yang telah diberikan penugasan, pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa pengelolaan sektor tersebut dapat berjalan lebih transparan dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.(ADR)












