DRADIO.ID – Isu serangan siber yang dikabarkan menyasar sistem perbankan nasional mulai mendapat perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menggelar rapat bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas potensi ancaman serta dampaknya terhadap sektor perbankan.
Pembahasan tersebut dilakukan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan serangan hacker global terhadap sejumlah sistem perbankan di Indonesia.
Dudung mengatakan, rapat dilakukan oleh deputinya bersama pihak perbankan dan BSSN untuk mengetahui sejauh mana dampak ancaman siber tersebut.
“Masalah hacker di perbankan, hari ini juga sedang dirapatkan oleh deputi saya dengan perbankan, termasuk dari BSSN, sejauh mana dampak dari hacker saat ini, khususnya yang menyangkut masalah perbankan,” kata Dudung saat ditemui di kantornya, Senin (09/11/2026).
Menurutnya, potensi serangan siber tidak hanya perlu diwaspadai pada sektor perbankan. Ancaman serupa juga bisa menyasar lembaga dan sektor strategis lainnya.
Karena itu, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memetakan potensi dampak serta langkah antisipasi yang diperlukan.
“Saya rasa tidak, tidak serta merta ke perbankan, tetapi ke lembaga lain pun demikian. Ini saat ini sedang dirapatkan, nanti akan saya informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lebih dahulu meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan koordinasi dengan personel teknologi informasi (TI) seluruh bank telah dilakukan sejak Jumat (6/11/2026).
Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat pengamanan sistem digital dan memastikan bank mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini.
Selain koordinasi teknis, OJK juga telah beberapa kali mengirimkan surat kepada jajaran direksi bank untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perkembangan ancaman siber.
OJK meminta perbankan mengaktifkan pemantauan sistem selama 24 jam, terutama terhadap aktivitas transaksi yang menunjukkan pola tidak wajar.
Apabila ditemukan anomali, bank diminta mengambil langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan sementara transaksi untuk melakukan klarifikasi sebelum diproses lebih lanjut.
Meski demikian, Dian memastikan kondisi perbankan Indonesia berdasarkan pemantauan OJK masih aman dan terkendali.
“So far aman ya, karena kita minta bank-bank betul-betul siaga 24 jam untuk memonitor setiap anomali dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi untuk melakukan klarifikasi dahulu,” ujarnya.
Hampir 1 Juta Serangan Sasar Sektor Keuangan
Tingginya ancaman siber terhadap industri keuangan juga tergambar dalam data pemantauan FortiGuard Labs.
Berdasarkan data dashboard peta ancaman langsung yang diakses pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, terdapat sekitar 1,9 juta serangan siber yang berhasil diblokir dalam periode 24 jam.
Dari jumlah tersebut, sekitar 999 ribu serangan menyasar kelompok industri perbankan, keuangan, dan asuransi.
Sektor teknologi berada di urutan berikutnya dengan sekitar 421 ribu serangan, sedangkan sektor pemerintahan mencatat sekitar 101 ribu serangan.
Data tersebut menunjukkan besarnya tekanan ancaman siber terhadap industri keuangan. Namun, angka tersebut merupakan catatan serangan yang berhasil diblokir dan tidak serta-merta menunjukkan adanya pembobolan rekening atau keberhasilan peretasan terhadap bank di Indonesia.
Di tengah meningkatnya kewaspadaan, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Nasabah tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa dengan mengikuti protokol keamanan dari masing-masing bank serta memantau informasi melalui kanal resmi perbankan dan otoritas terkait.(ADR)
