DRADIO.ID – Rencana kenaikan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjadi Rp1,954 triliun untuk tahun anggaran 2027 menuai kritik. Kenaikan anggaran yang mencapai puluhan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas belanja negara dan prioritas penggunaan uang rakyat.
Kritik tersebut salah satunya disampaikan tokoh publik Mohamad Guntur Romli melalui akun media sosial Threads miliknya. Ia menilai lonjakan anggaran komunikasi pemerintah tersebut bertolak belakang dengan seruan penghematan yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
“Gila Anggaran Bakom Naik 7600 Persen. Dari 25,36 Miliar Menjadi 1,954 Triliun! Rakyat disuruh berhemat. Daerah disuruh mengencangkan ikat pinggang. Transfer ke daerah dipangkas habis-habisan. Tapi untuk urusan pencitraan, keran anggaran dibuka lebar-lebar. Ini pemborosan uang rakyat‼️,” tulis Guntur Romli dalam unggahannya, Selasa (27/10/2026).
Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan fungsi komunikasi pemerintah yang bertugas menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, kenaikan belanja Bakom memunculkan pertanyaan mengenai sasaran program, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan penggunaan anggaran tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, turut menyoroti peningkatan anggaran Bakom Pemerintah dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran 2027 bersama Menteri Sekretaris Negara pada 31 Agustus 2026.
Sugiat meminta agar peningkatan anggaran tersebut diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, besarnya anggaran harus sebanding dengan efektivitas komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi secara objektif dan mudah dipahami masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Bakom setelah mendapatkan dukungan anggaran yang besar.
Sugiat menilai komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan capaian pembangunan. Informasi yang disampaikan juga harus memberikan gambaran utuh mengenai kebijakan, hasil, serta tantangan yang dihadapi pemerintah.
Dengan demikian, penggunaan anggaran Bakom diharapkan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara objektif.
Sorotan terhadap anggaran Bakom juga disampaikan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45).
Dalam evaluasi yang disampaikan pada Oktober 2026, LAB 45 menilai peningkatan anggaran komunikasi pemerintah hingga puluhan kali lipat belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar, terutama terkait kepercayaan publik dan ketepatan penyampaian informasi ketika terjadi krisis.
Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, menilai besarnya anggaran komunikasi tidak otomatis membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah.
Menurutnya, kepercayaan publik justru membutuhkan keterbukaan pejabat dalam menjelaskan keadaan, termasuk kesediaan mengakui persoalan sebelum menyampaikan penjelasan kepada masyarakat.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa efektivitas komunikasi pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas informasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Dengan anggaran yang mencapai hampir Rp2 triliun, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan mengenai program yang akan dijalankan, hasil yang ditargetkan, serta cara pemerintah memastikan uang negara digunakan secara efektif.
Karena itu, transparansi perencanaan dan realisasi anggaran menjadi hal penting agar belanja komunikasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi pengeluaran besar tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.(ADR)
