DRADIO.ID – Ancaman serangan siber terhadap industri keuangan semakin menjadi perhatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh perbankan memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi transaksi dan data nasabah dari potensi peretasan maupun kejahatan siber.
Langkah penguatan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas serangan siber yang menyasar sektor keuangan. OJK bahkan telah berkoordinasi langsung dengan tim teknologi informasi (TI) perbankan sejak Jumat (06/11/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyampaikan peringatan kepada jajaran direksi bank agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan ancaman siber.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11/2026), Dian menyebutkan surat terakhir telah dikirimkan pada pekan sebelumnya. Melalui surat tersebut, OJK kembali mengingatkan manajemen bank agar segera menjalankan langkah-langkah pencegahan.
“Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi waspada terkait peningkatan serangan siber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang telah kami uraikan dalam surat saya itu,” kata Dian.
Salah satu langkah yang diminta OJK adalah memperketat pemantauan transaksi keuangan, terutama transaksi dengan nominal besar atau pola yang tidak biasa.
Apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, bank diminta melakukan penghentian sementara untuk memastikan kebenaran transaksi tersebut. Langkah ini diperlukan agar potensi penyimpangan dapat diperiksa sebelum transaksi dilanjutkan.
Selain pengawasan transaksi, OJK juga meminta perbankan memperkuat pengujian keamanan sistem teknologi informasi.
Pengujian tersebut meliputi penetration testing atau uji penetrasi untuk mengidentifikasi celah keamanan sistem, simulasi serangan siber, serta audit teknologi informasi.
Ketiga langkah itu menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan ketahanan digital perbankan atau digital resilience. Dengan demikian, bank tidak hanya dituntut mampu menangani gangguan ketika serangan terjadi, tetapi juga harus memiliki sistem pencegahan yang memadai.
OJK dan BI Aktifkan Tim Tanggap Insiden Siber
Penguatan keamanan digital juga dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. OJK bersama Bank Indonesia (BI) telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan insiden keamanan siber di sektor keuangan.
Dian menegaskan, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengamanan. Perbankan dituntut terus menyesuaikan sistem perlindungannya dengan perkembangan teknologi dan pola serangan yang semakin beragam.
Di tengah meningkatnya kewaspadaan tersebut, OJK meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menghentikan aktivitas transaksi perbankan.
Nasabah tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa dengan tetap mengikuti protokol keamanan yang ditetapkan masing-masing bank.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, khususnya kabar mengenai keamanan perbankan. Informasi resmi sebaiknya diperoleh melalui saluran komunikasi bank maupun otoritas terkait.
Hampir 1 Juta Serangan Sasar Sektor Keuangan
Besarnya ancaman siber terhadap industri keuangan turut tergambar dalam data dashboard peta ancaman langsung FortiGuard Labs.
Berdasarkan data yang diakses pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, terdapat sekitar 1,9 juta serangan siber yang berhasil diblokir dalam periode 24 jam.
Angka tersebut setara dengan sekitar 22 serangan setiap detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi kelompok industri dengan jumlah serangan tertinggi. Tercatat sekitar 999 ribu serangan menyasar sektor tersebut dalam periode pemantauan.
Sementara itu, industri teknologi berada di posisi berikutnya dengan sekitar 421 ribu serangan. Adapun sektor pemerintahan mencatat sekitar 101 ribu serangan.
Tingginya jumlah serangan terhadap sektor keuangan menunjukkan bahwa industri perbankan menjadi salah satu sasaran utama ancaman digital.
Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengamanan layanan perbankan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi transaksi yang canggih. Perlindungan data nasabah, pengawasan aktivitas mencurigakan, serta kesiapan menghadapi serangan harus menjadi prioritas utama perbankan.(ADR)
