DRADIO.ID – Janji politik sering kali terdengar begitu menjanjikan ketika disampaikan di atas panggung kampanye. Angka jutaan lapangan pekerjaan menjadi harapan bagi masyarakat yang setiap hari berjuang mendapatkan pekerjaan. Namun, ketika realitas politik berubah, publik tentu tidak boleh begitu saja melupakan janji yang pernah disampaikan.
Salah satu janji yang masih layak ditagih adalah pernyataan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden pada 22 Desember 2023. Kala itu, Gibran menyebut bahwa pengembangan hilirisasi pertanian, perikanan, ekonomi digital, UMKM, serta pemerataan pembangunan dapat membuka 19 juta lapangan pekerjaan.
Angka 19 juta bukan angka kecil. Bagi jutaan masyarakat yang masih mencari pekerjaan, janji tersebut tentu menjadi harapan besar.
Namun, perkembangan politik terbaru justru menghadirkan babak berbeda. Pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehari kemudian, muncul pemberitaan mengenai penyerahan surat pengunduran dirinya.
Di tengah dinamika tersebut, ada persoalan yang tidak boleh tenggelam: bagaimana perkembangan janji 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah disampaikan?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2026 masih mencapai 7,38 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 4,75 persen.
Memang, angka pengangguran tersebut mengalami penurunan sekitar 77 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Bahkan, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 1,44 juta orang dalam periode yang sama.
Namun, angka tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum selesai.
Lebih jauh, terdapat 12,84 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran. Mereka telah bekerja, tetapi jam kerjanya masih di bawah 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Persoalannya bukan hanya bagaimana membuat masyarakat memperoleh pekerjaan, tetapi juga bagaimana memastikan pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang layak dan kepastian hidup.
Di sinilah janji 19 juta lapangan pekerjaan perlu dievaluasi secara terbuka. Berapa yang sudah terealisasi? Berapa yang benar-benar merupakan pekerjaan baru? Berapa yang berasal dari sektor formal? Dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan penciptaan lapangan kerja tersebut?
Pengunduran diri seorang pejabat tentu merupakan persoalan politik dan konstitusional tersendiri. Namun, jabatan boleh saja mengalami perubahan, sementara janji politik tidak semestinya ikut menghilang bersama dinamika kekuasaan.
Gibran bukan sekadar individu yang pernah menyampaikan janji tersebut. Ia merupakan bagian dari pasangan yang memperoleh mandat rakyat melalui Pilpres 2024.
Karena itu, pertanggungjawaban terhadap janji pemerintahan tidak seharusnya berhenti hanya karena terjadi perubahan pada posisi pejabatnya.
Ada ironi yang patut menjadi bahan refleksi. Ketika jutaan masyarakat masih berjuang mencari pekerjaan, publik justru harus menyaksikan dinamika pengunduran diri salah satu pemimpin nasional yang pernah menjanjikan jutaan kesempatan kerja.
Bahkan, jika menggunakan pendekatan satir, angka 7,38 juta pengangguran bisa ditambah satu dalam permainan angka: Gibran. Tentu saja, ini bukan statistik BPS dan bukan pula pernyataan bahwa Gibran secara resmi berstatus pengangguran.
Sebab, yang lebih penting bukanlah menambah satu nama ke dalam daftar pengangguran, melainkan memastikan jutaan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pekerjaan tidak terus-menerus menjadi angka dalam laporan statistik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji tentang 19 juta lapangan pekerjaan. Mereka membutuhkan bukti, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Sebab, bagi seseorang yang sudah bertahun-tahun mengirim lamaran kerja tanpa kepastian, 19 juta lapangan pekerjaan bukan sekadar angka dalam debat politik. Itu adalah harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
