Enam Jam Menunggu Kepastian, Mahasiswa yang Diamankan Usai Demo Jambi Akhirnya Dibebaskan

Massa Aksi Padati Mapolresta Jambi, Kamis (12/11/2026)

DRADIO.ID – Sejumlah mahasiswa yang sempat diamankan aparat kepolisian setelah aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jambi Bersatu di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/11/2026) malam, akhirnya dibebaskan pada Kamis (12/11/2026) dini hari.

Pembebasan tersebut terjadi setelah puluhan mahasiswa bertahan di Mapolresta Jambi selama berjam-jam untuk meminta kepastian mengenai keberadaan rekan-rekan mereka. Mahasiswa mulai berdatangan sekitar pukul 21.30 WIB dan terus bertambah hingga dini hari.

Ketegangan sempat terjadi di halaman Mapolresta Jambi. Sekitar pukul 02.01 WIB, massa semakin ramai berdatangan dan sebagian berupaya masuk ke lingkungan kantor kepolisian.

Saat itu, mahasiswa masih belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai alasan rekan-rekan mereka diamankan maupun kepastian kapan mereka akan dibebaskan.

Belum tampak pejabat utama Polresta Jambi menemui massa untuk memberikan penjelasan. Situasi juga sempat diwarnai adu mulut antara mahasiswa dengan aparat yang berjaga.

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) turut mempertanyakan penanganan mahasiswa yang diamankan. Sementara mahasiswa lainnya tetap bertahan dan menunggu kepastian agar rekan-rekan mereka dapat kembali.

Setelah menunggu hampir lima jam, pertemuan antara pihak kepolisian, kampus, dan LBH akhirnya berlangsung sekitar pukul 02.20 WIB.

Kapolda Jambi Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H., bersama Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., menemui perwakilan LBH dan Wakil Rektor III Universitas Jambi (Unja), Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.

Dalam pantauan Jambi Independent, Kapolresta Jambi terlihat mengawal Kapolda Jambi untuk bertemu dengan perwakilan LBH dan Wakil Rektor III Unja. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi guna membahas mahasiswa yang sebelumnya diamankan.

Saat audiensi berlangsung, massa masih bertahan di sekitar Mapolresta Jambi. Mereka menunggu hasil pembahasan dan berharap pertemuan tersebut menghasilkan kepastian mengenai pembebasan rekan-rekan mereka.

Sekitar pukul 03.00 WIB, Presiden Mahasiswa (Presma) Unja, M. Halim Chasando, akhirnya keluar setelah menjalani pemeriksaan. Ia mengaku mendapat sekitar 23 pertanyaan dari pihak kepolisian terkait aksi demonstrasi tersebut.

Halim juga menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang terus mengawal proses penanganan sejak awal hingga dirinya dibebaskan.

Berdasarkan keterangan Halim melalui pesan WhatsApp, dua mahasiswa dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin (UIN Sutha) yang ikut dibawa merupakan mahasiswa tuli. Keduanya, menurut Halim, tidak menjalani pencatatan pemeriksaan atau interogasi, tetapi tetap ikut dibawa oleh aparat.

Adapun nama mahasiswa yang teridentifikasi dalam informasi yang dihimpun di lokasi yakni:

  1. M. Halim Chasando (Presiden Mahasiswa Unja)
  2. Irfan Pratama (Unja)
  3. Muhammad Ridho Insani (Unja)
  4. Riski Ramadani (Unja)
  5. Rendy (Unja)
  6. Jailani (Unja)
  7. Fallah (UIN Sutha)
  8. Habibi (UIN Sutha)

Sekitar pukul 03.38 WIB, massa mulai membubarkan diri setelah mahasiswa yang sempat diamankan dikembalikan. Wakil Rektor III Unja, Fauzi Syam, turut menemui massa untuk menenangkan situasi.

Meski demikian, suasana sempat kembali diwarnai perdebatan sebelum akhirnya mahasiswa meninggalkan lokasi. Aparat kepolisian masih berjaga di sekitar Mapolresta Jambi selama massa membubarkan diri.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena mahasiswa harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh kepastian mengenai rekan-rekan mereka yang diamankan. Hingga proses pembebasan berlangsung, belum ada keterangan resmi secara terperinci dari kepolisian mengenai alasan pengamanan maupun hasil pemeriksaan terhadap para mahasiswa.

Sebelumnya, aksi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jambi Bersatu berlangsung di kawasan Kantor Gubernur Jambi dan berlanjut ke sekitar Gedung DPRD Provinsi Jambi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis ekologis, penyelesaian Jalan Lintas Mendalo, hingga penolakan terhadap militerisme di ruang sipil.