DRADIO.ID – Kota Jambi menjadi tuan rumah Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 yang mempertemukan pemerintah pusat, kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
Kegiatan yang mengusung tema Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital tersebut berlangsung di Aula Hotel BW Luxury Kota Jambi, Kamis (19/11/2026).
Forum nasional ini dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wali Kota Jambi Maulana, jajaran staf ahli Menteri Komdigi, serta para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Turut hadir organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Penyelenggaraan forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Smart City di Kota Jambi yang telah dimulai sejak 15 November 2026 melalui Jambi Smart City Festival. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan agenda pertemuan, diskusi, dan penjajakan kolaborasi antardaerah maupun dengan sektor swasta.
Wali Kota Jambi Maulana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komdigi yang telah mempercayakan Kota Jambi sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum nasional tersebut.
Menurutnya, kesempatan ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat kerja sama, dan berbagi inovasi dalam membangun daerah masing-masing.
“Terima kasih kepada kementerian yang telah menunjuk Kota Jambi sebagai tuan rumah. Tentu ini memberikan banyak manfaat. Kita semua, daerah-daerah di Indonesia, dapat berkolaborasi dan membangun kerja sama sehingga sama-sama maju untuk kepentingan bangsa ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maulana juga memperkenalkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Jambi, salah satunya Kampung Bahagia.
Program tersebut mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp100 juta untuk setiap RT.
Pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah warga, mulai dari menentukan kebutuhan, menyusun perencanaan, membentuk kelompok kerja (Pokja), hingga melaksanakan pembangunan secara gotong royong.
Maulana menjelaskan, pada tahap uji coba tahun 2025, program Kampung Bahagia dilaksanakan di 67 RT. Dari pelaksanaan tersebut, tercatat 212 kegiatan pembangunan fisik dan 439 kegiatan nonfisik.
Hasilnya dinilai melampaui sejumlah target yang telah direncanakan. Bahkan, kontribusi dan gotong royong masyarakat membuat beberapa pekerjaan dapat diselesaikan melebihi volume awal.
Sementara pada 2026, program tersebut diperluas ke seluruh RT di Kota Jambi dengan menghasilkan 354 kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi.
Selain pemberdayaan masyarakat, Pemkot Jambi juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah.
Maulana mengatakan, sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya banyak mengandalkan tempat pembuangan terbuka di kawasan permukiman mulai diarahkan menjadi sistem pengumpulan langsung dari rumah warga.
Melalui program Kampung Bahagia, masyarakat mengelola pengangkutan sampah menggunakan kendaraan bentor yang pengadaannya bersumber dari dana program tersebut.
Sampah kemudian diangkut menuju tempat penampungan antara di masing-masing kecamatan. Operasional kendaraan juga dipantau secara digital, termasuk rute perjalanan dan pergerakan petugas.
“Semua berbasis digital dan diawasi. Isinya, rutenya ke mana, sopirnya bergerak ke mana, semuanya bisa dipantau,” jelasnya.
Pemkot Jambi juga memperkenalkan pengembangan sistem pengawasan keamanan berbasis CCTV yang telah dipasang di seluruh SMP. Sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan perangkat pengawasan lainnya.
Di bidang pengendalian banjir, Maulana turut memperkenalkan pembangunan kolam retensi yang dilengkapi jogging track dan jembatan. Kawasan tersebut juga direncanakan menjadi lokasi penanaman pohon bersama para kepala daerah peserta forum.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa pemerintah daerah dituntut terus beradaptasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, konsep smart city tidak boleh hanya dimaknai sebagai ketersediaan aplikasi maupun pemenuhan indikator teknologi semata.
“Smart city harus menjadi pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap forum nasional tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan memperluas akses pelayanan publik berbasis teknologi.
Nezar Patria: Jangan Terjebak Banyak Aplikasi
Wakil Menteri Komdigi RI Nezar Patria dalam arahannya mengingatkan bahwa pembangunan kota cerdas tidak boleh hanya berorientasi pada pengadaan teknologi, aplikasi, maupun dashboard digital.
Menurutnya, teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan, pemanfaatan teknologi dapat membantu mengurangi kemacetan melalui pengaturan lalu lintas, meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, mengantisipasi bencana, hingga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.
“Jadi jelas, teknologi adalah alat, tujuannya adalah kesejahteraan warga,” tegas Nezar.
Ia kemudian memaparkan lima hal penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun kota cerdas.
Pertama, kepemimpinan yang memahami persoalan masyarakat. Kepala daerah harus mampu mengidentifikasi persoalan paling mendesak dan menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikannya.
Kedua, pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan merata. Menurut Nezar, akses teknologi tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan atau wilayah pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjangkau kawasan pinggiran hingga pedesaan.
Ketiga, integrasi data. Ia menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah yang membangun berbagai aplikasi secara terpisah sehingga tidak saling terhubung.
Kondisi tersebut membuat transformasi digital belum berjalan optimal karena masing-masing aplikasi bekerja dalam sistem yang terpisah atau silo.
Nezar menyebut, pemerintah pernah mencatat terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Karena itu, integrasi menjadi pekerjaan penting agar data dan layanan pemerintahan dapat saling terhubung.
Keempat, kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi. Menurutnya, kegagalan transformasi digital sering kali bukan disebabkan keterbatasan teknologi, melainkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang belum dipersiapkan untuk menggunakannya.
Kelima, partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, hingga media.
Nezar menilai, pemerintah tidak dapat membangun kota cerdas hanya dengan mengandalkan kebijakan dari atas. Kepercayaan dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar teknologi yang diterapkan benar-benar digunakan.
Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Komdigi untuk terus mendukung pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.
Di akhir arahannya, Nezar mengajak para kepala daerah memilih satu hingga tiga persoalan paling mendesak di wilayah masing-masing untuk diselesaikan melalui pemanfaatan teknologi.
Dengan demikian, hasil transformasi digital tidak hanya terlihat dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.(ADR)












