DRADIO.ID – Kehadiran anggota Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Bangkrut” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Jalan MH Thamrin dan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/06/2026), menjadi sorotan publik.
Jika pada umumnya pengamanan demonstrasi dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kali ini sejumlah anggota Komcad juga terlihat berada di lokasi setelah adanya Apel Siaga Komponen Cadangan yang digelar menjelang aksi berlangsung. Informasi mengenai keterlibatan Komcad merujuk pada surat Apel Siaga Komponen Cadangan bernomor B/752/VI/2026/BACADNAS yang beredar dan menyebutkan permintaan kepada sejumlah kementerian untuk mengerahkan personel Komcad ASN laki-laki mengikuti apel siaga.
Apa Itu Komcad?
Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk memperkuat kekuatan pertahanan negara. Pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021.
Menurut Kementerian Pertahanan, Komcad berfungsi sebagai kekuatan pendukung yang dapat dimobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama pertahanan negara, yakni TNI, ketika negara menghadapi ancaman. Dalam pelaksanaannya, anggota Komcad berasal dari unsur warga negara, ASN, maupun sumber daya lainnya yang telah menjalani pendidikan dan latihan dasar militer. Baru sepekan sebelum aksi berlangsung, Kementerian Pertahanan bersama Kementerian PANRB menutup Latihan Dasar Militer Komcad ASN Gelombang I Tahun 2026 yang diikuti 1.758 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga.
Muncul Pertanyaan soal Peran Komcad
Kehadiran Komcad dalam momentum demonstrasi sipil kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik mengenai batas kewenangan dan peran mereka.
Sejumlah pengamat menilai perlu ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai tugas yang dijalankan anggota Komcad di lapangan, apakah sebatas apel siaga, dukungan administratif, atau terlibat langsung dalam pengamanan massa.
Hingga Jumat malam, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan maupun Badan Pembinaan Cadangan Nasional yang menjelaskan secara rinci peran operasional Komcad dalam aksi tersebut.
Pengamanan Ribuan Personel
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengawal jalannya demonstrasi mahasiswa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut sebanyak 4.151 personel gabungan disiagakan, terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif serta menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam perkembangan berikutnya, jumlah personel pengamanan di sejumlah titik aksi di Jakarta disebut mencapai lebih dari 6.000 personel gabungan dengan instruksi tidak membawa senjata api.
Reaksi Warganet
Kehadiran Komcad di lokasi demonstrasi juga menjadi perbincangan hangat di media sosial X dan Threads.
Salah satu akun X bernama @SobatMiskinTV menulis:
“Wah bahaya sipil vs sipil. Nanti malah jadi civil war.”
Sementara akun Thread @bobbyanggaras menuliskan kritik terhadap pelibatan ASN yang telah mengikuti pelatihan Komcad.
Komentar-komentar tersebut menunjukkan munculnya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait kemungkinan keterlibatan unsur sipil terlatih dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang pada dasarnya merupakan ruang penyampaian aspirasi warga negara.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi yang menunjukkan bahwa anggota Komcad melakukan tindakan represif ataupun terlibat langsung dalam penanganan massa demonstran.
Lima Tuntutan Massa
Dalam aksi bertajuk “Indonesia Bangkrut”, BEM UI menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Menghentikan pemborosan APBN.
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil.
5. Presiden Prabowo Subianto diminta mengakui berbagai persoalan yang dinilai terjadi akibat kebijakan pemerintah.
Aksi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dan aparat ketika demonstran berusaha menembus barikade menuju pusat lokasi aksi.
Transparansi Dinilai Penting
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai posisi dan fungsi Komcad dalam kegiatan non-perang, terutama ketika bersinggungan dengan ruang demokrasi seperti demonstrasi mahasiswa.
Transparansi dianggap penting untuk menghindari spekulasi publik sekaligus memastikan keberadaan Komcad tetap sesuai dengan mandat pembentukannya sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
Dengan sorotan yang terus berkembang, keterlibatan Komcad dalam aksi “Indonesia Bangkrut” berpotensi menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan dalam diskursus sipil-militer sepanjang tahun 2026.(ADR)
