DRADIO.ID – 13 Agustus 2025 Ribuan warga Kabupaten Pati turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan dan menyengsarakan rakyat, terutama kalangan petani dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Aksi yang berlangsung di depan kantor bupati itu diwarnai orasi lantang dan bentangan spanduk yang berisi tuntutan pencabutan kenaikan tarif PBB. Warga menilai kebijakan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja berupaya bangkit dari keterpurukan.
Sejumlah perwakilan massa menyampaikan bahwa kenaikan PBB yang sangat drastis ini menunjukkan kurangnya empati pemerintah daerah terhadap kesulitan rakyat. Mereka menegaskan, pajak seharusnya diberlakukan dengan wajar dan proporsional, bukan justru menjerat masyarakat.
Demonstrasi ini juga menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika kebijakan yang diambil dinilai tidak adil. Warga Pati dengan tegas meminta pemerintah membatalkan kenaikan tersebut dan mengembalikan tarif PBB ke angka semula.
Gelombang protes ini menjadi peringatan bagi pejabat di seluruh negeri agar tidak mengambil langkah yang dapat memicu kemarahan rakyat. Dalam era keterbukaan informasi, keputusan yang dianggap merugikan masyarakat akan cepat menyebar dan menuai reaksi luas.
Aksi Pati juga mengajarkan bahwa pejabat harus berhati-hati dalam merancang kebijakan fiskal. Kenaikan pajak yang terlalu tinggi tanpa sosialisasi dan kajian mendalam akan berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang sulit dikendalikan.
Banyak warga menilai, langkah pemerintah daerah yang menaikkan PBB secara signifikan terkesan seperti “menantang” rakyat Alih-alih membangun kepercayaan, kebijakan ini justru memicu ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.
Gelombang protes di Pati pun menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Video dan foto aksi unjuk rasa menyebar luas, memicu simpati dari daerah lain yang pernah mengalami kebijakan serupa.
Sejarah membuktikan, kebijakan yang memicu beban berlebih pada rakyat sering kali menjadi titik awal keretakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pati kini menambah daftar daerah yang memberi peringatan keras agar pejabat lebih bijak dalam membuat keputusan.
Masyarakat berharap, pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan kenaikan PBB ini. Dialog terbuka dan pendekatan persuasif dinilai akan jauh lebih efektif ketimbang mempertahankan kebijakan yang menuai penolakan besar-besaran.
Dengan aksi besar-besaran ini, Pati mengirim pesan tegas: pejabat negeri jangan sekali-kali menantang kesabaran rakyat. Kekuasaan berasal dari mandat rakyat, dan mandat itu hanya akan bertahan selama rakyat merasa diayomi, bukan dibebani.(ADR)
