DRADIO.ID – Jambi , Audiensi antara masyarakat Aur Kenali dan Mendalo Darat bersama Gubernur Jambi, Bupati Muaro Jambi, serta pihak PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) kembali menyingkap pertarungan kepentingan: berpihak kepada rakyat atau pada kekuatan modal.
Dalam forum tersebut, Ketua Barisan Perjuangan Rakyat (BPR), Rahmad Sultan, menyampaikan secara panjang lebar keresahan masyarakat akibat aktivitas PT SAS. Menurutnya, warga telah menanggung beban sosial, kesehatan, hingga kerusakan ekologis, sementara perusahaan terus beroperasi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.
Sayangnya, jawaban dari pihak PT SAS dinilai masyarakat hanya sebatas pembelaan teknis. Bagi warga, sikap tersebut tidak menyelesaikan persoalan, melainkan semakin memperlihatkan ketidakpedulian perusahaan terhadap kondisi nyata di lapangan.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memang memutuskan penghentian sementara aktivitas PT SAS. Namun, keputusan ini dipandang masyarakat masih jauh dari harapan. Warga menginginkan penutupan total dan peninjauan ulang izin perusahaan dari awal, bukan sekadar kompromi sementara.
Suara penolakan warga yang menggema dalam audiensi mencerminkan keinginan kuat agar persoalan ditangani secara menyeluruh. Mereka menuntut keadilan ekologis, bukan solusi setengah hati yang hanya meredam gejolak sesaat.
Gerakan rakyat tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mahasiswa Pecinta Alam se-Provinsi Jambi. Menurut PKD, perjuangan masyarakat Aur Kenali dan Mendalo Darat tidak sekadar konflik lahan, melainkan menyangkut hak dasar setiap manusia atas lingkungan hidup yang sehat.
“Hutan, tanah, dan udara bukanlah milik korporasi. Itu adalah hak generasi kini dan masa depan. Kami, mahasiswa pencinta alam, berdiri bersama rakyat untuk memperjuangkan keadilan ekologis,” tegas Ketua PKD Jambi, Aidil dari Mapala Gitasada Unbari.(16/09/2025)
PKD Jambi menilai langkah penghentian sementara yang diambil pemerintah hanya bersifat kompromi politik. Mereka mendorong agar izin PT SAS ditinjau ulang secara transparan, melibatkan masyarakat, dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, PKD juga menyerukan solidaritas seluruh elemen mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk ikut mengawal perjuangan ini. Bagi mereka, suara rakyat yang menolak aktivitas tambang dan stockpile batubara harus menjadi dasar kebijakan, bukan justru diabaikan demi kepentingan modal.
Mapala Tingkat Universitas Se Provinsi Jambi melalui PKD berkomitmen untuk terus menyuarakan isu lingkungan hidup, serta memastikan bahwa tuntutan rakyat Aur Kenali dan Mendalo Darat tidak berhenti hanya pada forum audiensi.
PKD juga menegaskan bahwa perjuangan rakyat adalah perjuangan bersama. Keberanian warga menyuarakan penolakan akan menjadi pemantik semangat bagi gerakan mahasiswa untuk terus konsisten mengawal isu ekologis di Jambi.
Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan mahasiswa pencinta alam, mereka berharap pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan modal yang hanya mengorbankan lingkungan dan kehidupan warga.(ADR)
