DRADIO.ID – Retakan serius mulai terlihat di tubuh militer Amerika Serikat (AS) seiring meningkatnya penolakan prajurit terhadap rencana perang di Iran. Fenomena ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sinyal krisis moral yang kian menguat di kalangan tentara aktif.
Data dari Center on Conscience & War (CCW) mengungkap lonjakan signifikan laporan dari personel militer yang menolak penugasan. Direktur eksekutifnya, Mike Prysner, bahkan menyebut intensitas penolakan saat ini mengingatkan pada gelombang protes era perang Iran.
Pernyataan tersebut memperlihatkan satu hal yang jarang diakui secara terbuka: perang ini tidak sepenuhnya mendapat legitimasi dari mereka yang justru akan menjadi pelaksana di garis depan.
Di tengah meningkatnya tensi, pemerintah AS justru membuka kemungkinan mobilisasi lebih luas, termasuk wacana menghidupkan kembali wajib militer—kebijakan yang terakhir diterapkan saat Perang Vietnam. Pernyataan Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang tidak menutup opsi tersebut menambah kecemasan di dalam negeri.
Namun, yang paling memicu gelombang penolakan adalah persoalan moral. Laporan mengenai serangan terhadap sekolah perempuan di Minab, Iran selatan, menjadi titik balik. Sedikitnya 165 korban jiwa mayoritas anak-anak disebut tewas dalam serangan yang dilaporkan oleh Middle East Eye sebagai serangan ganda (double strike), yakni serangan lanjutan yang menghantam korban selamat dan tim penyelamat.
Lebih jauh, The New York Times mengungkap indikasi keterlibatan AS dalam serangan tersebut. Bukti visual yang beredar menunjukkan penggunaan rudal jelajah Tomahawk di area yang berdekatan dengan fasilitas sipil.
Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, pemerintahan Presiden Donald Trump justru melemparkan tanggung jawab kepada Iran tanpa menyertakan bukti yang memadai. Sikap ini memunculkan pertanyaan besar: apakah narasi perang sedang dibangun di atas pembenaran sepihak?
Di lapangan, realitasnya berbeda. Prajurit yang akan dikerahkan justru mempertanyakan tujuan dan legitimasi konflik ini. Sebagian bahkan mulai mengajukan diri sebagai penolak wajib militer atas dasar hati nurani—sebuah langkah yang menunjukkan bahwa konflik ini telah melampaui sekadar strategi militer dan masuk ke ranah etika kemanusiaan.
Sinyal lain yang memperkuat dugaan adanya ketidaksiapan internal adalah pembatalan latihan besar Divisi Lintas Udara ke-82. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, langkah ini memunculkan spekulasi bahwa militer AS tengah menghadapi persoalan internal yang tidak bisa lagi disembunyikan.
Sementara itu, Iran tidak tinggal diam. Serangan balasan terhadap instalasi militer, fasilitas radar, hingga infrastruktur strategis menunjukkan bahwa konflik ini berpotensi meluas dan semakin sulit dikendalikan.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah perang ini benar-benar untuk kepentingan keamanan global, atau justru cerminan ambisi politik yang dipaksakan—bahkan ketika para tentaranya sendiri mulai menolak untuk bertempur?(ADR)
