DRADIO.ID – Penolakan terhadap rencana perang melawan Iran dilaporkan mulai muncul dari dalam tubuh militer Amerika Serikat (AS). Data dari organisasi nirlaba Center on Conscience & War (CCW) menunjukkan meningkatnya jumlah tentara yang menolak penugasan ke wilayah konflik.
Direktur Eksekutif CCW, Mike Prysner, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima lonjakan panggilan dari personel militer aktif yang keberatan untuk dikerahkan. Melalui unggahannya di platform X, ia menyebut bahwa jumlah unit yang telah diaktifkan kemungkinan lebih besar dari yang diketahui publik.
Fenomena ini mencuat di tengah rencana Amerika Serikat untuk meningkatkan keterlibatan militernya di Iran, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan khusus. Situasi tersebut memicu spekulasi adanya mobilisasi dalam skala lebih luas.
Namun demikian, terdapat laporan bahwa latihan militer besar yang melibatkan Divisi Lintas Udara ke-82 AS dibatalkan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi apakah keputusan tersebut berkaitan dengan meningkatnya penolakan dari kalangan prajurit.
Dalam pernyataan lain, CCW menyebutkan adanya anggota militer yang mengajukan status sebagai penolak wajib militer (conscientious objector) karena alasan keyakinan. Ia juga melaporkan bahwa penolakan terhadap perang Iran meluas di dalam unitnya.
Penolakan ini diduga dipicu oleh kekhawatiran moral, terutama setelah serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran selatan. Laporan menyebutkan sedikitnya 165 orang, sebagian besar anak-anak, tewas dalam serangan gabungan AS-Israel tersebut. Media Middle East Eye melaporkan bahwa lokasi tersebut diserang dua kali, termasuk serangan kedua yang menghantam korban selamat dan tim penyelamat.
Sementara itu, laporan dari The New York Times mengindikasikan adanya keterlibatan AS dalam serangan tersebut. Bukti berupa rekaman video yang dirilis kantor berita Iran menunjukkan rudal jelajah Tomahawk menghantam area pangkalan militer di dekat sekolah.
Pemerintahan Presiden Donald Trump belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, Trump justru menyalahkan Iran dan menyebut penggunaan amunisi yang tidak akurat sebagai penyebab tragedi, tanpa menyertakan bukti.
Di sisi lain, dalam wawancara dengan Fox News, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt tidak menutup kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer. Jika hal ini terjadi, maka itu akan menjadi pertama kalinya sejak masa Perang Vietnam, ketika kebijakan tersebut terakhir diterapkan pada 1972.
Ketegangan terus meningkat setelah Iran melancarkan serangan balasan terhadap kepentingan AS dan sekutunya. Target serangan dilaporkan mencakup instalasi militer, stasiun radar, hingga fasilitas terkait intelijen di kawasan Timur Tengah. Infrastruktur energi di negara-negara Teluk juga disebut ikut terdampak.(ADR)
