DRADIO.ID – Dalam serial animasi Avatar: The Last Airbender, terdapat sebuah kota bernama Ba Sing Se yang digambarkan sebagai kota megah, aman, dan nyaris tidak dapat ditembus. Namun di balik tembok-tembok raksasanya, masyarakat hidup dalam sistem yang sangat terkontrol. Pemerintah melalui organisasi rahasia bernama Dai Li mengendalikan informasi dan membungkam segala narasi yang dianggap mengganggu stabilitas kota. Salah satu slogan paling terkenal dari kota tersebut adalah: “There is no war in Ba Sing Se” (Tidak ada perang di Ba Sing Se). Padahal di luar tembok kota, perang besar sedang berlangsung.
Ba Sing Se Adalah metafora untuk menggambarkan berbagai pemerintahan modern, termasuk Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto saat ini. Namun perlu ditegaskan bahwa perbandingan ini merupakan analogi politik, bukan fakta bahwa Indonesia saat ini identik dengan Ba Sing Se.
Politik Stabilitas sebagai Narasi Utama
Salah satu kesamaan yang sering disebut adalah penekanan terhadap stabilitas nasional. Di Ba Sing Se, pemerintah berusaha menjaga citra bahwa semuanya baik-baik saja demi mempertahankan ketertiban sosial. Informasi mengenai perang dibatasi agar masyarakat tidak panik dan tetap percaya kepada penguasa.
Dalam konteks Indonesia saat ini, pemerintahan Prabowo juga sering mengedepankan narasi stabilitas politik, persatuan nasional, dan optimisme pembangunan. Berbagai kritik terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, maupun kebijakan pemerintah kerap dibalas dengan argumen bahwa negara membutuhkan stabilitas agar program pembangunan dapat berjalan.
Konsentrasi Kekuasaan
Di Ba Sing Se, Raja Bumi secara formal menjadi pemimpin tertinggi. Namun kekuasaan sebenarnya berada di tangan Long Feng dan Dai Li yang mengendalikan informasi serta arah kebijakan negara.
Fenomena serupa dalam politik Indonesia ketika sejumlah tokoh elit, oligarki ekonomi, atau kelompok pendukung pemerintah dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan negara. Meskipun sistem Indonesia tetap demokratis dan memiliki mekanisme pemilu, kritik mengenai kuatnya pengaruh elite politik masih sering muncul dalam diskursus publik.
Pengelolaan Opini Publik
Dai Li menggunakan propaganda untuk membentuk persepsi masyarakat. Warga diajarkan bahwa tidak ada ancaman serius yang perlu dikhawatirkan dan mereka yang mempertanyakan narasi resmi dapat dianggap mengganggu ketertiban.
Di Indonesia, pengelolaan opini publik tentu jauh berbeda karena terdapat kebebasan pers dan media sosial. Namun kritik yang berkembang adalah adanya kecenderungan membangun citra positif pemerintah secara masif melalui media, influencer, maupun kampanye komunikasi publik sehingga kritik substantif terkadang tenggelam oleh narasi optimisme.
Kesenjangan Sosial
Ba Sing Se terbagi menjadi beberapa lapisan wilayah berdasarkan status ekonomi. Kelompok elit tinggal di wilayah atas yang makmur, sedangkan rakyat miskin dan pengungsi hidup di wilayah bawah yang jauh dari pusat kekuasaan.
Indonesia juga masih menghadapi persoalan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah pembangunan besar-besaran dan proyek strategis nasional, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan.
Kesimpulan
Analogi antara rezim Prabowo dan Ba Sing Se dapat dipahami sebagai kritik terhadap kecenderungan politik yang terlalu menekankan stabilitas, pengelolaan citra, dan dominasi elite dalam ruang publik. Namun perbandingan tersebut lebih tepat dipandang sebagai metafora untuk memancing diskusi mengenai demokrasi dan kekuasaan, bukan sebagai gambaran literal kondisi Indonesia saat ini.
Sebagaimana pelajaran dari Avatar, tantangan terbesar sebuah negara bukan hanya membangun tembok yang kuat, melainkan memastikan bahwa masyarakat tetap dapat melihat realitas di luar tembok tersebut dan bebas mendiskusikannya.(ADR)
