DRADIO.ID – Industri mata uang kripto diguncang peretasan besar yang menimpa Binance, salah satu bursa aset digital terbesar di dunia. Dalam insiden tersebut, aset kripto senilai sekitar US$6,3 miliar atau setara Rp114,6 triliun dilaporkan berhasil dicuri dari dompet digital yang digunakan untuk memproses transaksi.
Mengutip laporan Reuters yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026, sebagian besar pencurian berlangsung dalam waktu sekitar 20 menit. Insiden ini menjadi salah satu peretasan terbesar dalam sejarah industri aset digital.
Binance mengonfirmasi adanya penarikan dana tanpa izin dari dompet digitalnya. Perusahaan tersebut menyatakan tengah melakukan investigasi, memperkuat sistem keamanan, serta bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk melacak dan memulihkan aset yang dicuri.
Perkembangan terbaru, Binance menyatakan sekitar US$3 miliar atau setara Rp54 triliun aset terkait insiden tersebut telah berhasil dibekukan melalui koordinasi dengan mitra industri.
Namun, pembekuan aset tidak serta-merta berarti seluruh dana tersebut telah dikembalikan ke Binance. Proses pemulihan masih berlangsung.
Berdasarkan analisis sejumlah perusahaan intelijen blockchain, serangan diduga memanfaatkan kelemahan pada infrastruktur yang digunakan untuk memberikan otorisasi transaksi.
Sistem tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa instruksi pemindahan aset dari dompet digital dapat dijalankan.
Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menilai penyerang berhasil mengeksploitasi sistem yang mengizinkan transaksi keluar dari dompet terdampak. Akibatnya, aset dapat dipindahkan ke dompet yang dikendalikan pelaku.
Dalam pernyataan awalnya, Binance menyebut insiden tersebut kemungkinan melibatkan laptop yang telah dikompromikan. Namun, penyelidikan lanjutan menemukan sejumlah titik akses lain yang diduga berkaitan dengan serangan.
Binance belum mengungkapkan secara terperinci seluruh rangkaian serangan tersebut.
Perusahaan juga menyatakan belum menemukan bukti bahwa kunci privat dompet digital telah bocor.
Temuan sementara ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap aset kripto tidak selalu berasal dari pencurian kunci privat. Penyalahgunaan akses dan kelemahan pada sistem yang memberikan persetujuan transaksi juga dapat menimbulkan risiko besar.
Menanggapi insiden tersebut, Binance menegaskan akan menanggung kerugian akibat pencurian aset dan tidak membebankannya kepada pengguna.
Dalam pembaruan resmi pada 30 Oktober 2026, perusahaan menyatakan telah menyiapkan dana lebih dari US$6,34 miliar untuk menangani dampak peretasan.
Dari jumlah tersebut, sekitar US$5 miliar telah disiapkan dalam bentuk aset yang sesuai dengan jenis token yang terdampak. Nilainya setara dengan sekitar 80 persen dari total kerugian yang dilaporkan.
Binance menyatakan masih berupaya memenuhi kebutuhan aset yang tersisa melalui transaksi di pasar dan perdagangan langsung antarpihak.
Perusahaan juga memiliki Secure Asset Fund for Users (SAFU), yaitu dana perlindungan pengguna yang disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat, termasuk insiden keamanan.
Meski demikian, dana yang disiapkan perusahaan untuk menutup kerugian perlu dibedakan dari aset hasil pencurian yang berhasil ditemukan atau dipulihkan. Keduanya merupakan bagian berbeda dari penanganan insiden tersebut.
Sebagai langkah pengamanan, Binance menghentikan sementara layanan penarikan dana untuk melakukan pemeriksaan keamanan dan memastikan sistem yang terdampak telah ditangani.
Dalam pengumuman resminya, perusahaan menyatakan layanan penyetoran dana dan layanan platform lain yang tidak terdampak tetap beroperasi.
Binance juga mencabut otorisasi yang berkaitan dengan alamat terdampak dan menerapkan pengamanan tambahan guna mencegah transaksi tanpa izin kembali terjadi.
Perusahaan menargetkan pemulihan layanan penarikan secara bertahap setelah pemeriksaan keamanan selesai. Namun, pemulihan layanan tetap bergantung pada hasil verifikasi sistem.
Selain itu, Binance berencana memperbarui laporan Proof of Reserves atau bukti cadangan aset. Laporan tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai kepemilikan aset platform dan cadangan yang mendukung saldo pengguna.
Perusahaan juga berjanji menerbitkan laporan teknis setelah investigasi selesai dan temuan-temuannya dapat diverifikasi.
Upaya pelacakan melibatkan perusahaan analisis blockchain, aparat penegak hukum, penerbit aset digital, dan sejumlah mitra industri.
Binance menyatakan sekitar US$3 miliar aset terkait peretasan telah dibekukan di jaringan blockchain.
Pembekuan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu yang tersedia pada aset dan jaringan terkait. Sejumlah penerbit stablecoin, misalnya, memiliki kemampuan membekukan token tertentu pada jaringan yang mereka dukung.
Meski demikian, tidak semua jenis mata uang kripto memiliki mekanisme pembekuan yang sama.
Aset yang berada pada jaringan berbeda juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pelacakan dan pemulihan.
Reuters turut melaporkan bahwa Federal Bureau of Investigation (FBI) dan United States Secret Service (USSS) ikut bekerja sama dengan Binance dalam penanganan kasus tersebut.
Penyelidikan dilakukan untuk melacak aliran dana, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan mengupayakan pemulihan aset yang dicuri.
Sejumlah perusahaan analisis blockchain menilai serangan terhadap Binance memiliki kemiripan dengan peretasan besar sebelumnya yang dikaitkan dengan kelompok peretas Korea Utara.
TRM Labs dan perusahaan analisis lainnya menyoroti kesamaan karakteristik serangan dengan insiden yang menimpa bursa kripto Bybit pada Februari 2025.
Dalam kasus Bybit, FBI mengaitkan serangan dengan kelompok peretas Korea Utara.
Namun, kemiripan pola serangan belum cukup untuk memastikan bahwa kelompok yang sama berada di balik peretasan Binance.
Hingga pembaruan yang dipublikasikan pada 30 Oktober 2026, identitas pelaku dalam kasus Binance belum dikonfirmasi secara resmi.
Karena itu, dugaan keterlibatan kelompok peretas Korea Utara masih harus diperlakukan sebagai hasil analisis awal, bukan kesimpulan akhir penyelidikan.
Insiden Binance menambah daftar serangan siber bernilai besar yang pernah mengguncang industri kripto.
Pada Februari 2025, bursa kripto Bybit mengalami pencurian aset Ethereum senilai sekitar US$1,5 miliar. FBI mengaitkan serangan tersebut dengan kelompok peretas Korea Utara.
Sebelumnya, Ronin Network kehilangan aset kripto senilai sekitar US$540 juta pada 2022 setelah penyerang memperoleh akses yang memungkinkan pemindahan dana.
Bursa kripto Jepang Coincheck juga mengalami pencurian aset senilai sekitar US$500 juta pada 2018.
Sementara itu, FTX melaporkan hilangnya ratusan juta dolar dalam insiden yang terjadi ketika perusahaan tersebut mengalami keruntuhan pada November 2022. Rangkaian peristiwa tersebut turut memicu penyelidikan mengenai kemungkinan tindak kejahatan siber.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa risiko investasi kripto tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi harga, tetapi juga keamanan penyimpanan aset, pengelolaan akses, dan tata kelola operasional platform.
Peretasan Binance kembali menyoroti tantangan keamanan dalam industri aset digital.
Transaksi pada banyak jaringan blockchain bersifat final setelah dikonfirmasi. Artinya, transaksi umumnya tidak dapat dibatalkan secara sepihak seperti pada sejumlah sistem pembayaran konvensional.
Meski catatan transaksi blockchain dapat digunakan untuk melacak perpindahan aset, penelusuran tidak selalu menjamin dana dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
Perpindahan aset melalui berbagai jaringan dan layanan juga dapat mempersulit proses pemulihan, terutama apabila aset sudah berpindah ke pihak lain atau berada pada jaringan yang tidak menyediakan mekanisme pembekuan.
Karena itu, keamanan bursa kripto tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan kunci privat. Pengamanan akses karyawan, sistem otorisasi transaksi, pemantauan aktivitas mencurigakan, serta prosedur penanganan insiden juga menjadi bagian penting.
Kasus Binance kini menjadi ujian bagi kemampuan industri kripto dalam menangani serangan berskala besar, melindungi pengguna, dan memulihkan kepercayaan publik.
Penyelidikan masih berlangsung. Nilai kerugian, perkembangan pemulihan aset, dan identitas pelaku menjadi sejumlah hal yang masih perlu dipantau melalui pembaruan resmi perusahaan dan aparat berwenang.(ADR)
