DRADIO.ID – Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Sudaryono turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanaipura 001, Yayasan Nuansa Mitra Sejati, di kawasan Pematang Sulur, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026) dini hari.
Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk melihat kesiapan operasional dapur sekaligus mengevaluasi kepatuhan pengelola terhadap ketentuan yang ditetapkan BGN.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut. Mulai dari kehadiran dan kedisiplinan petugas, penerapan standar operasional prosedur (SOP), kejelasan penerima manfaat, hingga mekanisme pertanggungjawaban dana yang digunakan untuk menjalankan program.
Sudaryono menjelaskan, kegiatan operasional dapur SPPG di lokasi tersebut berlangsung mulai pukul 02.00 hingga 08.00 WIB. Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan dalam rentang waktu tersebut, mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, hingga penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Untuk menghindari kelalaian petugas, BGN juga memberlakukan sistem pemantauan kehadiran secara daring melalui aplikasi Zoom. Dengan mekanisme ini, kehadiran tenaga kerja dapat diperiksa setiap pagi.
Petugas yang tidak menjalankan kewajibannya tanpa keterangan yang jelas berpotensi mendapatkan sanksi, termasuk pengurangan uang makan.
“Untuk memastikan orang-orang yang bertanggung jawab harus ada di tempat, maka BGN menerapkan absensi menggunakan Zoom. Setiap pagi mereka diabsen. Yang tidak datang kemudian ada sanksinya, seperti pemotongan uang makan,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, penerapan aturan tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem kerja di lingkungan SPPG. Pengelola dapur dituntut memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang jelas karena program tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan tenaga kerja, keamanan pangan juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.
Sudaryono mengingatkan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan dari kandungan gizinya, tetapi juga kondisi bahan baku dan cara penanganannya. Kesalahan dalam memilih bahan makanan maupun penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat berisiko menurunkan kualitas makanan.
Dia mencontohkan, bahan pangan seperti ayam harus dipastikan masih dalam kondisi layak saat dibeli. Setelah diproses, penyimpanannya juga harus mengikuti ketentuan, termasuk penggunaan fasilitas pendingin apabila diperlukan.
BGN menilai kepatuhan terhadap SOP menjadi hal mendasar untuk mencegah munculnya kasus gangguan kesehatan akibat makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga menyiapkan mekanisme pembinaan melalui pelatihan, tim asistensi yang turun ke dapur, serta pengawas dengan pengalaman di bidang pengolahan makanan. Selain itu, persyaratan sertifikasi higiene dan sanitasi turut diperketat.
Dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut tidak diperkenankan menjalankan operasional sampai ketentuan dipenuhi.
Di sisi lain, Sudaryono turut memberikan perhatian serius terhadap tata kelola keuangan program MBG. Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus memiliki pencatatan yang jelas dan dapat diperiksa setiap saat.
Dia mengakui berbagai kebijakan pembenahan yang dilakukan BGN menuai tanggapan beragam, termasuk kritik melalui media sosial. Namun, menurutnya, keputusan yang diambil bukan bertujuan memenuhi keinginan semua pihak, melainkan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
“Saya bukan untuk menyenangkan siapa pun. Setiap keputusan yang diambil harus diusahakan seadil mungkin. Anggaran negara harus dikelola dengan benar, selain itu penerimanya juga harus jelas,” tegasnya.
Salah satu bentuk pengetatan tersebut adalah kewajiban setiap SPPG menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan ini menjadi instrumen untuk mencatat penggunaan anggaran secara terperinci sekaligus menjadi dasar sebelum pengelola memperoleh pengisian ulang dana operasional.
Sudaryono menjelaskan, keterlambatan pencairan atau pengisian kembali anggaran di sejumlah dapur dapat terjadi karena laporan belum disampaikan atau ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana.
Misalnya, anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan operasional selama 10 hari justru habis dalam waktu tujuh hari. Kondisi seperti ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut agar penggunaan uang negara tetap sesuai peruntukannya.
Ketegasan BGN dalam persoalan tersebut juga terlihat dari kebijakan sebelumnya. Berdasarkan data per 28 Oktober 2026, sebanyak 6.097 SPPG secara nasional tercatat belum tertib menyampaikan LPDH. BGN kemudian memberlakukan suspend khusus mulai 2 November 2026 terhadap dapur yang belum memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.
Kebijakan itu menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi bukan sekadar persoalan dokumen, melainkan menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG.
Sudaryono juga mengingatkan pengelola agar tidak terus menggunakan pola lama yang belum tentu sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
“Kalau metode lama yang mudah untuk diteruskan, yang masuk penjara bukan pimpinannya saja. Kami juga bisa ikut masuk karena mengelola uang negara,” katanya.
Melalui sidak tersebut, BGN ingin memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat. Kedisiplinan petugas, keamanan pangan, kepatuhan terhadap SOP, serta transparansi penggunaan anggaran menjadi bagian yang harus berjalan beriringan.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, setiap dapur SPPG diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan dana negara yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.(ADR)












