DRADIO.ID – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/09/2026) memunculkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik pergantian tersebut.
Purbaya resmi digantikan oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pergantian ini menjadi sorotan karena berlangsung secara mendadak, hanya sekitar satu tahun setelah Purbaya dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai pencopotan Purbaya tidak terlepas dari sejumlah persoalan, mulai dari menurunnya kepercayaan pasar hingga gesekan dengan pemerintah daerah.
“Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan ya itu kan terus-menerus memantik kontroversi. Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder,” kata Djayadi kepada Kompas.com, Senin (140/9/2026).
Menurut Djayadi, gaya komunikasi Purbaya yang dianggap terlalu terbuka dan kontroversial turut memperbesar tekanan terhadap pemerintah. Ia menyebut pendekatan komunikasi yang disebut bergaya “koboi” berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar maupun pemangku kepentingan lainnya.
Selain persoalan kepercayaan pasar, kebijakan fiskal pemerintah pusat juga menjadi salah satu sumber ketegangan antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah.
Djayadi menyoroti kebijakan pengetatan serta pemotongan anggaran ke daerah yang berpotensi menimbulkan gesekan politik dan administratif.
Salah satu polemik yang mencuat adalah persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum kunjung dibayarkan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan ketegangan antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran,” ujar Djayadi.
Ia menilai persoalan fiskal daerah membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Sejumlah perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya tekanan terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia selama masa jabatan Purbaya.
Laporan Reuters pada 14 September 2026 menyebut pergantian Menteri Keuangan terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap pengelolaan fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai semakin agresif.
Purbaya sebelumnya dikenal mendorong kebijakan pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif. Ia mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, pendekatan tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai disiplin anggaran dan keberlanjutan fiskal negara.
Bahkan, lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s pada tahun ini menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penurunan tersebut dikaitkan dengan ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap rencana belanja pemerintah yang semakin besar.
Salah satu kontroversi terbaru yang turut menjadi perhatian adalah pernyataan mengenai rencana pengalihan keuntungan Danantara Indonesia sebesar Rp120 triliun untuk membantu memenuhi target defisit anggaran pemerintah.
Purbaya sebelumnya menyampaikan adanya rencana tersebut. Namun, pihak Danantara kemudian menyatakan bahwa pembahasan mengenai pengalihan dana tersebut belum pernah dilakukan secara resmi.
Perbedaan pernyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antarlembaga pemerintah dan kredibilitas komunikasi kebijakan fiskal.
Reuters melaporkan, kontroversi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat kekhawatiran pasar terhadap konsistensi dan kepastian kebijakan ekonomi pemerintah.
Pergantian Purbaya berlangsung cukup mendadak. Sebelum pencopotan diumumkan, Purbaya masih mengikuti rapat kerja bersama Komite VI DPD RI pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Namun, pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru dalam reshuffle Kabinet Merah Putih.
Suahasil mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima informasi mengenai penunjukan tersebut pada Senin pagi melalui telepon dari pihak Istana.
“Saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini,” kata Suahasil usai pelantikan di Istana Negara.
Penunjukan Suahasil Nazara dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Suahasil merupakan ekonom dan teknokrat yang telah lama berkarier di Kementerian Keuangan. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal serta Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Setelah dilantik, Suahasil menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan tersebut,” ujar Suahasil.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan perundang-undangan.
Reuters menilai pengangkatan Suahasil berpotensi memberikan sinyal positif kepada investor karena latar belakangnya yang lebih teknokratis dan dikenal memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Meski berbagai analisis menyebut persoalan komunikasi, kebijakan fiskal, dan kepercayaan pasar sebagai faktor pencopotan Purbaya, pemerintah belum secara resmi menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan tersebut.
Sejumlah pengamat menilai pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta berarti seluruh persoalan ekonomi berasal dari menteri. Sebab, arah kebijakan APBN pada akhirnya merupakan keputusan politik pemerintah dan Presiden.
Suahasil kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas pemerintah, serta disiplin fiskal.
Pergantian ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun kembali kepercayaan investor dan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan lebih transparan, konsisten, dan kredibel.(ADR)
