DRADIO.ID- Rektor Universitas Jambi Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. menegaskan pentingnya keselarasan antara sistem hukum negara dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan bedah buku karya Bima Arya Sugiarto yang digelar di Universitas Jambi.(15/04/2026)
Menurutnya, baik dalam kepemimpinan birokrasi maupun pelaksanaan hukum, dibutuhkan keterpaduan agar sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.
Ia menjelaskan bahwa hukum yang dibentuk oleh negara tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berlandaskan pada nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.
“Hukum yang dibuat di negara ini memang harus didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat,” ujarnya.
ia menekankan pentingnya adanya keterhubungan antara kebutuhan hukum masyarakat dengan kebijakan hukum yang disusun oleh pemerintah secara formal.
Konsep tersebut, menurutnya, menjadi kunci agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Selain aspek hukum, Rektor Universitas jambi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dalam sistem birokrasi pemerintahan, termasuk dengan memperhatikan nilai-nilai dalam sistem pemerintahan adat.
Ia menilai bahwa sistem pemerintahan yang baik harus mampu mengakomodasi berbagai unsur, baik dari tingkat bawah maupun dari pusat, sehingga tercipta keseimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Untuk menggambarkan hal tersebut, ia mengibaratkan sistem pemerintahan seperti sebuah bandul yang harus dijaga keseimbangannya.
“Jangan terlalu ke bawah, tapi juga jangan terlalu ke atas. Harus ada keseimbangan yang dijaga,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keseimbangan tersebut penting agar sistem birokrasi, hukum, dan sosial budaya dapat berjalan secara selaras dan tidak timpang.
Dengan adanya keseimbangan itu, diharapkan kebijakan yang dihasilkan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Rektor Universitas Jambi tersebut berharap ke depan, sinergi antara hukum, birokrasi, dan nilai sosial budaya dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.(LEF)