DRADIO.ID —Beras premium kemasan 5 kilogram (kg) mulai sulit ditemukan di sejumlah gerai ritel modern. Pemerintah kini mendorong Perum Bulog memperkuat pasokan beras premium dan medium ke jaringan ritel untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Bulog serta asosiasi pelaku usaha ritel agar pasokan beras dapat segera mengisi jaringan penjualan, termasuk minimarket dan ritel modern.
“Sekarang kan ada beras dari premium juga dari Bulog. Sekarang sudah mulai, saya pikir sudah mulai masuk di ritel. Kalau enggak salah namanya Be Food. Kemudian juga ada beras medium yang nanti masuk dari Bulog yang masuk di ritel modern,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (02/09/2026).
Menurut Budi, penyaluran beras Bulog ke jaringan ritel dilakukan melalui koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).
“Aprindo kan yang jualan, ya. Jadi kita koordinasi terus, justru supaya Bulog itu bisa memasok ke Aprindo, ke Hippindo, asosiasinya, di minimarket maupun di ritel modern. Jadi kita terus supaya produk-produk itu diisi dari Bulog,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan setelah laporan mengenai berkurangnya stok beras premium kemasan 5 kg muncul di sejumlah daerah, salah satunya Sumatra Selatan (Sumsel).
Di Sumsel, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Polda Sumsel masih menelusuri penyebab berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah jaringan ritel modern di Palembang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra mengatakan stok beras premium di sejumlah ritel memang berkurang dibandingkan kondisi normal. Namun, kondisi tersebut belum dapat disebut sebagai kelangkaan total karena beras masih tersedia di pasaran, meski volumenya lebih sedikit.
“Kita sudah melihat ketersediaan beras, utamanya beras premium. Memang kalau kita lihat, stok berkurang dari rutin biasanya. Sebab mereka ini mengisi untuk lebih 600 gerai,” katanya.
Edward mengatakan penelusuran akan dilakukan hingga ke tingkat pabrik dan penggilingan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan.
“Sejauh ini barangnya ada, hanya sedikit. Biasanya yang mereka masukkan itu lebih banyak, sekarang berkurang. Barangnya ada, tetapi volumenya berkurang,” ujarnya.
Persoalan pasokan tersebut juga berkaitan dengan tingginya biaya produksi. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel Ihsan mengatakan harga gabah saat ini berada di kisaran Rp7.700 per kg. Setelah ditambah biaya produksi, pengemasan, dan biaya lainnya, modal beras premium dapat mencapai sekitar Rp16.000 per kg.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Palembang juga menyebut kenaikan harga gabah dan biaya plastik kemasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beras premium kemasan 5 kg sulit diperoleh. Produsen dinilai menghadapi biaya pengemasan yang lebih tinggi untuk ukuran kecil dibandingkan kemasan berukuran besar.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut mendalami persoalan kenaikan harga dan keterbatasan pasokan beras di sejumlah ritel Sumsel. Berdasarkan pemantauan pada Agustus 2026, KPPU menemukan sejumlah toko dan ritel mengaku tidak lagi memperoleh beras kemasan 5 kg dari distributor.
KPPU juga mencatat harga beras kemasan 10 kg di sejumlah ritel mencapai Rp156.000 atau sekitar Rp15.600 per kg. Harga tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kg. KPPU menyebut tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP), keterbatasan bahan baku, biaya pengemasan, serta panjangnya rantai distribusi menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.
Di tengah berkurangnya beras premium kemasan 5 kg di sejumlah titik, pemerintah daerah memastikan kondisi tersebut tidak berarti Sumsel mengalami kekurangan beras secara keseluruhan.
Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya memastikan stok beras di wilayah tersebut masih mencukupi. Berdasarkan pengecekan ke gudang Bulog, stok disebut aman bahkan hingga Juli 2027. Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel juga mencatat stok beras di gudang mencapai sekitar 116.000 ton.
Artinya, persoalan yang terjadi lebih mengarah pada ketersediaan jenis, ukuran kemasan, dan distribusi beras premium, bukan kekurangan beras secara umum.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa pasokan beras Sumsel mendapat tekanan dari permintaan luar daerah. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel menyebut permintaan dari sejumlah provinsi yang mengalami kekeringan akibat fenomena El Niño, seperti Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Lampung, ikut memengaruhi pasokan beras premium di ritel Sumsel. Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan cadangan beras di gudang Bulog masih aman.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan pada Agustus 2026 mencapai Rp15.062 per kg, naik 1,22% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan mencapai Rp13.897 per kg atau naik 1,48%.
Kenaikan harga beras juga terjadi dalam konteks inflasi nasional. BPS mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan atau year-on-year (yoy), dengan inflasi bulanan sebesar 0,21%.
BPS Sumsel sebelumnya menyebut kenaikan harga beras memberikan andil terhadap inflasi daerah tersebut pada Agustus 2026, meskipun kontribusinya relatif kecil, sekitar 0,01%.
Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan masyarakat di sejumlah lokasi mulai kesulitan mendapatkan beras premium, terutama kemasan 5 kg.
“Memang kita lihat di beberapa pasar, utamanya yang kemasan 5 Kg. Jadi sekarang masyarakat agak kesusahan,” ujar Wahyu, Selasa (01/09/2026).
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat beralih membeli beras dalam kemasan yang lebih besar atau secara eceran. Menurut Wahyu, pembelian secara eceran berpotensi membuat harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi.
“Yang tersedia sekarang kemasan 20 Kg, kalau membeli [eceran] 1 Kg harus dibagi, otomatis dari kemasan besar ke satuan kg harganya semakin tinggi,” jelasnya.
Wahyu menjelaskan bahwa persoalan utama saat ini terutama terjadi pada beras premium. Sementara itu, ketersediaan beras medium, termasuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog, masih mencukupi.
Karena itu, masyarakat dapat menjadikan beras medium sebagai alternatif sementara hingga pasokan beras premium kembali tersedia secara lebih luas.
“Tapi tentunya Pemda akan mengantisipasi yang kelas premium,” tandasnya.
Pemerintah daerah juga terus melakukan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus menekan potensi kenaikan harga.
Di Palembang, Dinas Perdagangan meningkatkan pengawasan di sejumlah pasar tradisional untuk memastikan harga pangan tidak melampaui ketentuan pemerintah. Pengawasan dilakukan antara lain di Pasar KM 5, Lemabang, Soak Bato, 10 Ulu, dan Pasar 16 Ilir.
Sementara itu, Bulog terus menambah pasokan SPHP sebagai alternatif bagi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah berkurangnya stok beras premium kemasan 5 kg berkembang menjadi masalah ketersediaan pangan yang lebih luas.
Dengan demikian, pemerintah saat ini menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni menjaga pasokan beras premium kemasan kecil di jaringan ritel serta memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.(ADR)
