DRADIO.ID – Istilah shadowban ramai diperbincangkan pengguna media sosial setelah sejumlah warganet mengeluhkan penurunan jangkauan konten yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Sejumlah pengguna media sosial menduga unggahan berisi kritik terhadap penanganan karhutla mengalami pembatasan jangkauan. Keluhan tersebut muncul setelah jumlah penayangan atau views, tanda suka atau likes, hingga komentar pada sejumlah unggahan dilaporkan menurun drastis.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan shadowban dan bagaimana cara mengetahui apakah sebuah akun mengalami pembatasan jangkauan?
Shadowban merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika visibilitas atau jangkauan konten maupun akun di media sosial diduga dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.
Berbeda dengan pemblokiran akun secara menyeluruh, pengguna yang diduga terkena shadowban masih dapat mengakses akun dan mengunggah konten seperti biasa. Namun, konten tersebut berpotensi mengalami penurunan distribusi sehingga lebih sulit ditemukan oleh pengguna lain.
Dalam kondisi tertentu, konten dapat memperoleh jangkauan yang lebih rendah melalui halaman rekomendasi, fitur pencarian, tagar, maupun beranda pengguna yang tidak mengikuti akun tersebut.
Akibatnya, interaksi terhadap konten bisa menurun dibandingkan unggahan sebelumnya.
Meski demikian, penurunan jumlah tayangan tidak serta-merta membuktikan bahwa sebuah akun mengalami shadowban. Perubahan jangkauan juga dapat dipengaruhi sistem rekomendasi, perilaku audiens, jenis konten, waktu unggah, hingga faktor teknis lainnya.
Perbincangan mengenai dugaan shadowban terhadap konten karhutla turut mendapat perhatian pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Rabu, 21 Oktober 2026, membantah bahwa kementeriannya meminta platform media sosial membatasi jangkauan atau menghapus konten terkait karhutla.
Pemerintah, menurut Meutya, justru memanfaatkan kanal media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai penanganan karhutla sebagai bagian dari komunikasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meutya meminta pengguna yang merasa mengalami gangguan pada unggahan terkait karhutla untuk menyampaikan laporan atau mengajukan banding kepada platform terkait. Pengguna juga dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Komdigi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo pada 18 Oktober 2026 juga membantah adanya kebijakan pembatasan konten kritik terkait karhutla.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi, Safriansyah Yanwar Rosyadi, menegaskan bahwa kementeriannya tidak pernah menginstruksikan ataupun meminta platform digital membatasi dan menurunkan konten mengenai kebakaran hutan dan lahan.
Komdigi menyebut setiap platform memiliki pedoman komunitas dan mekanisme moderasi masing-masing. Karena itu, dugaan pembatasan jangkauan perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan dikonfirmasi kepada platform yang bersangkutan.
Dugaan shadowban semakin ramai dibicarakan setelah sejumlah figur publik mengungkapkan penurunan jumlah penonton pada unggahan mereka mengenai karhutla.
Salah satunya adalah kreator konten Tasya Farasya. Ia mengungkapkan jumlah penonton Instagram Story miliknya yang biasanya mencapai sekitar satu juta kali tayang turun menjadi sekitar 85.000 kali tayang setelah dirinya membahas isu karhutla.
Keluhan tersebut memicu perbincangan di media sosial mengenai kemungkinan pembatasan jangkauan terhadap konten yang mengangkat isu lingkungan dan kritik terhadap penanganan bencana.
Namun, perbedaan jumlah tayangan tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa penurunan terjadi akibat shadowban, terlebih jika belum tersedia penjelasan resmi dari platform terkait.
Untuk memastikan penyebabnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data analitik akun, status kelayakan rekomendasi, serta kemungkinan adanya pembatasan distribusi konten.
Istilah shadowban sering digunakan untuk menjelaskan penurunan jangkauan konten. Namun, mekanisme pembatasan yang sebenarnya dapat berbeda pada setiap platform.
Sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi distribusi konten antara lain:
- Pelanggaran pedoman komunitas. Konten yang dinilai melanggar aturan platform dapat dihapus atau dibatasi distribusinya.
- Kelayakan masuk rekomendasi. Konten yang masih diizinkan berada di platform belum tentu memenuhi syarat untuk direkomendasikan kepada pengguna yang lebih luas.
- Aktivitas yang terindikasi sebagai spam. Aktivitas berulang, penggunaan layanan otomatis tertentu, atau perilaku yang dianggap tidak autentik dapat memengaruhi status akun.
- Penggunaan tagar dan informasi konten. Tagar, kata kunci, serta karakteristik unggahan dapat memengaruhi penemuan dan distribusi konten.
- Sistem rekomendasi dan perilaku audiens. Interaksi pengguna, relevansi konten, serta kebiasaan menonton dapat memengaruhi seberapa luas sebuah unggahan didistribusikan.
Karena mekanisme setiap platform berbeda, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa semua penurunan jangkauan disebabkan oleh satu faktor tertentu.
Pengguna yang mengalami penurunan jangkauan dapat melakukan beberapa langkah untuk mengetahui penyebabnya.
Pertama, periksa status akun dan notifikasi dari platform. Pada Instagram, pengguna dapat memeriksa fitur Status Akun untuk melihat apakah terdapat masalah yang memengaruhi kelayakan konten atau akun untuk direkomendasikan.
Kedua, periksa data analitik sejumlah unggahan terakhir. Bandingkan jumlah tayangan, jangkauan pengikut dan nonpengikut, interaksi, serta sumber penemuan konten untuk mengetahui bagian mana yang mengalami penurunan.
Ketiga, tinjau kembali konten yang diunggah dan pastikan tidak melanggar pedoman komunitas. Penggunaan tagar juga perlu disesuaikan dengan isi unggahan dan tidak dilakukan secara berlebihan.
Keempat, hindari aktivitas yang berpotensi dianggap sebagai spam, termasuk penggunaan layanan otomatis yang tidak sesuai dengan ketentuan platform.
Kelima, ajukan laporan atau banding melalui fitur bantuan resmi apabila ditemukan pembatasan yang dianggap keliru.
Pengguna juga tidak perlu langsung menghapus seluruh unggahan atau menghentikan aktivitas akun selama beberapa hari tanpa mengetahui penyebab masalahnya. Langkah pemulihan sebaiknya disesuaikan dengan informasi yang tersedia pada status akun dan penjelasan resmi platform.q
TikTok, misalnya, menjelaskan bahwa akun yang berulang kali mengunggah konten yang tidak memenuhi syarat untuk ditampilkan di halaman For You dapat mengalami pembatasan rekomendasi. Akun dan unggahannya juga dapat menjadi lebih sulit ditemukan melalui pencarian.
TikTok menyediakan mekanisme pemberitahuan dan pengajuan banding apabila akun dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan.
Sementara itu, sistem rekomendasi Instagram mempertimbangkan pedoman tersendiri dalam menentukan konten dan akun yang dapat ditampilkan kepada pengguna yang belum mengikuti akun tersebut.
Artinya, konten yang tidak dihapus dari platform tetap berpotensi tidak direkomendasikan secara luas apabila dinilai tidak memenuhi kriteria rekomendasi yang berlaku.
Meski demikian, mekanisme tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pembatasan khusus terhadap konten kritik karhutla.
Di tengah ramainya keluhan pengguna media sosial, transparansi mengenai alasan pembatasan konten dan tersedianya mekanisme pengaduan menjadi penting agar pengguna dapat memahami penyebab penurunan jangkauan.
Terlebih, media sosial menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, mengawasi penanganan bencana, serta memberikan kritik terhadap kebijakan publik.
Karena itu, dugaan pembatasan konten terkait karhutla perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan hanya berdasarkan penurunan jumlah tayangan.(ADR)
