DRADIO.ID – Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan pergulatan batin yang dialaminya sebelum menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi calon Wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.
Pengakuan tersebut disampaikan Gibran melalui pernyataan resmi yang diunggah melalui kanal Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026), setelah dirinya menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam pernyataannya, Gibran mengakui salah satu keputusan terberat saat menerima pinangan Prabowo pada September 2023 adalah menghadapi kemungkinan mengecewakan PDI Perjuangan (PDIP), partai yang sebelumnya membimbing dan membesarkan karier politiknya.
“Paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” kata Gibran.
Gibran mengungkapkan, saat pinangan tersebut datang, dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia mengaku harus melalui pergulatan batin sebelum akhirnya memutuskan menerima tawaran untuk mendampingi Prabowo.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa generasi muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas kepada bangsa dan negara.
Gibran juga menyebut jabatan Wakil Presiden bukan posisi yang sejak awal pernah dipikirkan atau dikejarnya.
“Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh, jabatan hanya titipan sementara,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran secara resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo mengonfirmasi menerima surat tersebut sekitar pukul 10.15 WIB.
Pada hari yang sama, Gibran juga mendatangi pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Namun, Muzani menegaskan tidak terdapat alasan khusus yang dicantumkan Gibran dalam surat pengunduran dirinya.
Muzani menyebut MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan proses selanjutnya.
Sementara itu, Prabowo menyatakan menerima keputusan Gibran dengan berat hati. Dia juga menghormati dan mendukung keputusan yang diambil mantan pasangannya dalam pemerintahan tersebut.
Prabowo menilai Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab karena menyampaikan sendiri surat pengunduran dirinya kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Pengunduran diri Gibran juga berlangsung di tengah dinamika hukum dan politik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Polemik tersebut kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 5 Oktober 2026 terkait perkara yang menyangkut persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi desakan politik di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR disebut mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari dinamika proses pemakzulan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah situasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi salah satu perkembangan politik penting di pemerintahan Prabowo Subianto.
MPR selanjutnya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti. Presiden juga akan mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih sesuai mekanisme konstitusi.
Pengunduran diri tersebut sekaligus membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan nasional, terutama terkait proses penentuan pendamping Presiden Prabowo hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029.(ADR)
