DRADIO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil kajian terkait pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Dalam kajian tersebut, KPK menemukan perputaran ekonomi di daerah dari program tersebut masih berada di bawah 5 persen.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan sebagian besar aliran dana program MBG justru kembali ke kota-kota besar. Kondisi itu terjadi karena mayoritas pemasok bahan baku masih berasal dari wilayah perkotaan.
“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar, mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari. Namun dampak ekonomi yang lainnya tidak ada, atau kalau ada sangat kecil sekali,” ujar Aminudin kepada awak media, Kamis (21/05/2026).
Menurutnya, minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal membuat manfaat ekonomi program MBG belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa.
Sementara itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, membeberkan data yang menunjukkan hanya 1,54 persen pemasok MBG berasal dari koperasi maupun badan usaha milik desa (BUMDes).
Aida menjelaskan, pada 2025 terdapat sekitar 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 40.433 pemasok memasok bahan baku ke SPPG.
Namun, dari puluhan ribu pemasok tersebut, hanya 18 entitas koperasi dan BUMDes yang terlibat sebagai penyedia bahan baku program MBG.
Temuan tersebut menjadi perhatian KPK karena program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di tingkat desa.
KPK pun menilai perlu adanya evaluasi terhadap pola distribusi dan pengadaan bahan baku agar pelaku usaha lokal dapat lebih banyak terlibat dalam program nasional tersebut.(ADR)
