DRADIO.ID – Jambi , Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontinjensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Aston Jambi pada Rabu, (21/08/2025), dan diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota, Kapolda Jambi, serta kepala OPD terkait.
Rakor tersebut menjadi forum penting untuk merumuskan langkah strategis dalam penanganan konflik sosial yang masih kerap terjadi di Jambi. Dalam kesempatan ini, Al Haris menegaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak agar stabilitas daerah tetap terjaga.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) juga menyampaikan arahan agar perangkat daerah meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik. Deteksi dini dinilai sebagai langkah utama untuk mencegah konflik berkembang lebih besar serta menjaga harmoni sosial di masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah daerah yang melihat keterlibatan lintas sektor sebagai kunci dalam meminimalisir konflik. Sinergi antarinstansi, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus penanganan konflik yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan data, tercatat sebanyak 242 kasus konflik sosial tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jambi. Persoalan yang muncul cukup kompleks, mulai dari sengketa agraria antara kelompok tani dan perusahaan, perselisihan tanah antara masyarakat dan perusahaan, hingga konflik antardesa terkait batas wilayah.
Besarnya jumlah kasus tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak ditangani dengan baik, dampak yang ditimbulkan bisa meluas hingga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan daerah.
Al Haris menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam menuntaskan permasalahan ini. Rakor diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan menyusun strategi bersama yang lebih efektif dalam menangani konflik sosial.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat jalur komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Pendekatan dialogis diutamakan sebagai salah satu cara meredam ketegangan, sehingga potensi konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan korban yang lebih besar.
Rakor ini juga memberikan ruang evaluasi terhadap upaya penanganan konflik sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan strategi yang diterapkan lebih tepat sasaran serta memberikan hasil nyata di masyarakat.
Dengan adanya komitmen bersama, diharapkan Provinsi Jambi mampu mengurangi angka konflik secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Kehadiran pemerintah pusat hingga daerah menjadi bentuk nyata keseriusan negara dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.
Al Haris menyampaikan harapannya agar seluruh pihak tidak hanya berfokus pada penanganan konflik yang sudah terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Upaya ini penting agar setiap potensi konflik bisa segera diredam sebelum berkembang lebih besar.
Melalui Rakor Penanganan Konflik Sosial ini, Provinsi Jambi menegaskan arah kebijakan yang berorientasi pada stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama yang solid diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Jambi yang aman, damai, dan kondusif.(ADR)
