DRADIO.ID — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memiliki keterkaitan dengan partai politik (parpol). Temuan tersebut menjadi bagian dari kajian ICW mengenai tata kelola pelaksanaan program.
Temuan itu turut menjadi perbincangan publik dan memunculkan beragam tanggapan. Salah satunya disampaikan Reza Sudarjat, seorang guru honorer yang aktif menyuarakan isu kesejahteraan guru.
“Kenapa banyak yang mati-matian mempertahankan proyek korup ini? Inilah alasannya,” kata Reza Sudarjat, dikutip dari unggahannya di platform X, Selasa (16/06/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi narasumber dan bukan kesimpulan resmi dari laporan ICW.
Temuan yang dimaksud berasal dari laporan ICW berjudul “Ada Siapa di Balik MBG?”. Dalam kajian tersebut, ICW melakukan penelusuran terhadap yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
ICW menyebut telah menelusuri ratusan yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Dari proses verifikasi yang dilakukan, lembaga tersebut kemudian melakukan pemantauan lebih mendalam terhadap 102 yayasan.
Berdasarkan hasil kajian itu, ICW menemukan 28 yayasan yang disebut memiliki keterkaitan dengan partai politik. Keterkaitan tersebut disebut muncul melalui unsur pengurus, pembina, pengawas, maupun individu yang terlibat dalam struktur yayasan.
Menurut ICW, afiliasi tersebut ditandai oleh keterlibatan pengurus partai, anggota partai, hingga individu yang pernah maju dalam pemilu dengan dukungan partai politik tertentu. Temuan itu dinilai relevan untuk menjadi perhatian karena program MBG menggunakan anggaran negara dalam skala besar.
Selain afiliasi politik, ICW juga menyebut menemukan adanya keterkaitan sejumlah yayasan dengan pejabat negara. Dalam laporannya, terdapat pula individu yang disebut memiliki hubungan dengan aparat penegak hukum dan unsur militer.
ICW menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama karena yayasan-yayasan tersebut berperan sebagai mitra pelaksana program yang dibiayai melalui APBN.
Meski demikian, dalam laporannya ICW tidak menyimpulkan bahwa seluruh yayasan yang terafiliasi telah melakukan pelanggaran hukum. Organisasi tersebut menekankan bahwa kedekatan dengan kekuatan politik perlu menjadi perhatian publik dalam aspek tata kelola dan akuntabilitas.
ICW juga mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki nilai anggaran yang besar. Karena itu, proses pemilihan mitra serta pengelolaan program dinilai perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Temuan tersebut kembali menjadi sorotan di tengah berbagai perdebatan mengenai pelaksanaan MBG. Sejumlah pihak menilai evaluasi tata kelola program perlu dilakukan secara menyeluruh.
Daftar afiliasi yang disebut dalam laporan ICW:
- Partai Gerindra: 7 yayasan
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 5 yayasan
- Partai Amanat Nasional (PAN): 4 yayasan
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 3 yayasan
- Partai NasDem: 3 yayasan
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 2 yayasan
- Partai Berkarya: 2 yayasan
- Partai Hanura: 2 yayasan
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 1 yayasan
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 1 yayasan
- Partai Bulan Bintang (PBB): 1 yayasan
- Partai Demokrat: 1 yayasan
- Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo): 1 yayasan
Perlu dicatat bahwa daftar tersebut merupakan hasil identifikasi dan kategorisasi yang disampaikan ICW dalam laporannya. Hingga saat ini, temuan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum maupun tindak pidana dan memerlukan proses verifikasi serta penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.(ADR)
