DRADIO.ID – Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi 2027 hingga kini belum diketahui. Pekerja masih menunggu kepastian apakah upah minimum tahun depan akan mengalami kenaikan dan berapa besar penyesuaiannya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyebut pembahasan penetapan UMP 2027 masih mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, tahapan teknis pembahasan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Muktamar Hamdi, mengatakan penetapan UMP harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Setiap kebijakan UMP ini tentu pemerintah merujuk dengan ketentuan penetapan. Sekarang masih berproses dan kita juga masih menunggu keputusan dari pusat,” ujarnya.(17/11/2026)
Ia menjelaskan, penentuan besaran UMP mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, kemampuan pengusaha dalam memenuhi kewajiban pengupahan juga menjadi pertimbangan.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha dalam menentukan upah minimum.
Namun, kepastian mengenai besaran kenaikan UMP Jambi 2027 belum dapat disampaikan karena proses penghitungan dan pembahasan masih berlangsung.
Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November 2026.
Dengan batas waktu tersebut, pembahasan UMP Jambi kini tinggal menunggu penyelesaian tahapan di tingkat daerah sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Sebagai gambaran, UMP Jambi 2026 ditetapkan sebesar Rp3.471.497. Jumlah tersebut naik Rp236.962 dibandingkan UMP 2025.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu perhatian pekerja yang berharap penyesuaian upah pada 2027 dapat menjaga daya beli di tengah perubahan harga kebutuhan sehari-hari.
Meski demikian, hingga kini belum ada angka resmi mengenai besaran UMP Jambi 2027. Pekerja masih menunggu hasil pembahasan sebelum pemerintah menetapkan upah minimum yang berlaku tahun depan.(ADR)












