DRADIO.ID – Jambi , 14 Agustus 2025 wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menekankan pentingnya penataan infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan desain hingga pembebasan lahan, agar pembangunan berjalan optimal dan anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur bersama Bupati/Wali Kota dan Kepala Balai Kementerian PUPR RI di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (14/08/2025).
Ivan Wirata mengungkapkan, desain infrastruktur seharusnya direncanakan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait sejak awal. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mencegah proyek gagal atau tertunda akibat masalah teknis maupun administrasi.
“Saya melihat perlunya duduk bersama untuk menyelaraskan pembebasan lahan dan desain. Kondisi jalan kita memang bervariasi. Jalan nasional sudah mantap di atas 90%, bahkan 95%. Jalan provinsi baru sekitar 76%, sementara jalan kabupaten rata-rata hanya 50% dalam kondisi mantap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, panjang jalan di kabupaten rata-rata mencapai 5.000 kilometer. Jika dihitung dengan kebutuhan biaya per kilometer, dibutuhkan puluhan triliun rupiah untuk mencapai kondisi jalan yang baik, terutama jika menggunakan konstruksi rigid beton.
Selain itu, Ivan menyoroti pentingnya mendukung program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah secara menyeluruh. Salah satu kendala yang sering muncul adalah proyek yang terhapus dari perencanaan karena desain tidak memenuhi persyaratan teknis. Ia menegaskan, desain intake dan lokasi proyek harus benar-benar sesuai ketentuan.
Masalah lain yang diangkat adalah pelanggaran batas muatan kendaraan atau over dimension over loading (ODOL) yang merusak jalan lebih cepat dari umur rancangannya. “Seharusnya jalan aspal bisa bertahan 15 tahun dan rigid beton 20 tahun. Tapi karena ODOL, ada yang hanya bertahan tiga tahun. Kerusakan ini membuat APBN dan APBD terbebani hingga puluhan triliun rupiah,” jelasnya.
Ivan juga menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam pembebasan lahan. Ia memberi contoh kasus di Mendalo, di mana proyek pelebaran jalan menuju Universitas Jambi gagal karena lahan di salah satu sisi tidak dibebaskan sesuai komitmen, sehingga anggarannya dialihkan ke daerah lain.
“Siapa yang siap membebaskan lahan lebih dulu, dialah yang berpeluang mendapatkan dana APBN. Kalau lahan belum dibebaskan, anggaran bisa hilang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan strategi pengalihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, seperti pada ruas Bangko–kerinci–Tapan yang tersambung ke Sumbar, untuk mengurangi beban fiskal daerah. “Kalau status jalan provinsi berkurang, kita bisa mengalihkan perhatian dan anggaran ke pembangunan jalan kabupaten,” tambahnya.
Ivan berharap melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur di Jambi dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(ADR)
