DRADIO.ID – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 290.125.073 jiwa hingga 30 Juni 2026. Data tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 di Jakarta.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengatakan jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari semester sebelumnya. Dibandingkan DKB Semester II 2025 yang berjumlah 288.315.089 jiwa, terjadi penambahan sekitar 1,8 juta jiwa dalam enam bulan terakhir.
Menurut Teguh, rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia berkisar 1,7 juta jiwa setiap semester. Angka tersebut diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
“Data kependudukan terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Setiap peristiwa kependudukan, baik kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, maupun perubahan status perkawinan, akan langsung tercatat dalam sistem,” ujar Teguh saat menyampaikan paparan pada Rakornas Dukcapil 2026.
Dari total jumlah penduduk tersebut, komposisi penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 146.402.289 jiwa, sedangkan penduduk perempuan mencapai 143.722.784 jiwa.
Berdasarkan persebarannya, Provinsi Jawa Barat masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni mencapai 52.211.020 jiwa. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 42.226.212 jiwa, disusul Jawa Tengah yang juga menjadi salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.
Sementara itu, Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 588.491 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk antarwilayah ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, pelayanan publik, hingga distribusi anggaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan basis data nasional yang paling lengkap karena diperbarui secara real time. Perubahan data dapat terjadi setiap saat seiring adanya peristiwa kependudukan yang langsung masuk ke dalam sistem.
Tito menjelaskan, data kependudukan kini menjadi fondasi utama berbagai program transformasi digital pemerintah. Basis data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, pemilu, hingga pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dan implementasi Satu Data Indonesia.
Sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan, pemerintah juga tengah mengintegrasikan sistem Dukcapil dengan rumah sakit dan puskesmas. Melalui integrasi tersebut, bayi yang lahir di fasilitas kesehatan nantinya dapat langsung memperoleh akta kelahiran digital tanpa orang tua harus datang ke kantor Dukcapil.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi Dukcapil melalui peningkatan kapasitas pusat data, bandwidth, serta sistem keamanan siber. Langkah ini dilakukan mengingat data kependudukan menjadi aset strategis yang menopang berbagai layanan publik berbasis digital sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
Dengan jumlah penduduk yang kini telah melampaui 290 juta jiwa, pemerintah menilai kualitas data kependudukan yang akurat dan selalu diperbarui menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan nasional. Data tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan.(ADR)
