DRADIO.ID – Jambi , Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (09/09/2025). Agenda tersebut membahas penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi tersebut, Gubernur Al Haris hadir bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pendamping.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari dana transfer pusat.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi berbagai potensi penerimaan daerah. Menurutnya, pengelolaan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, serta pajak air permukaan harus ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran tim pembina Samsat. Tim ini diminta untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus melakukan pengawasan di lapangan. Tujuannya agar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin tinggi.
Al Haris menambahkan bahwa pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar sinergi antar daerah dapat lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan dan mendukung pembangunan daerah.
Dalam paparannya, ia juga menyinggung realisasi pendapatan daerah hingga Agustus 2025 yang baru mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau 42,1 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini, kata Al Haris, harus menjadi perhatian bersama untuk dicarikan solusi.
Gubernur mengakui penurunan pendapatan tidak hanya terjadi di Jambi, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja daerah agar tetap efisien, efektif, dan terukur, meskipun terjadi penurunan pendapatan. Hal ini penting agar program prioritas pembangunan daerah tetap dapat berjalan.
Gubernur juga menyinggung kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Jambi. Menurutnya, dividen yang diberikan BUMD dapat menjadi salah satu penopang penerimaan daerah di tengah menurunnya realisasi pendapatan dari sektor pajak.
Lebih lanjut, Al Haris berharap bahwa dengan berbagai strategi yang dijalankan, Pemerintah Provinsi Jambi dapat tetap menjaga stabilitas keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan fiskal yang ada.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, kita optimis dapat menjaga keseimbangan fiskal dan melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Jambi,” pungkas Gubernur Al Haris dalam rapat paripurna tersebut.(ADR)
